Instruksi Jokowi, Momentum Usut Kasus Ahok

INDOPOS.CO.ID – Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memproses hukum dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), secara cepat, tegas, dan transparan, menjadi momentum bagi penegak hukum untuk mengusut berbagai kasus Ahok lainnya. Karena selama menjabat, setidaknya ada sembilan kasus dugaan pelanggaran hukum dilakukan Ahok, yang hingga saat ini belum terungkap. Dengan mengusut semua dugaan itu, rasa keadilan masyarakat dan keraguan pada penegak hukum yang sejauh ini muncul, diharapkan dapat terpenuhi.

“Instruksi Presiden menjadi momentum yang sangat baik bagi penegakan hukum terhadap Ahok,” ujar Sugiyanto, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Kamis (10/11).Sugiyanto mengatakan, sembilan kasus dugaan pelanggaran hukum oleh Ahok, yakni pertama soal hak angket DPRD karena pelanggaran kebijakan yang dibuat Ahok dengan menyerahkan draf rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) ke Kemendagri yang diduga bukan hasil pembahasan dengan DPRD. Selain itu, pelanggaran atas etika Basuki yang dianggap tak sesuai dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala daerah. Ketika itu muncul juga rekomendasi untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran tersebut menjadi Hak Menyatakan Pendapat (HMP), kendati akhirnya gagal karena PDI Perjuangan tidak setuju.

Baca Juga :

Kasus kedua, kata Sugiyanto, yakni pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) oleh Ahok, yang berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merugikan keuangan daerah hingga lebih dari Rp 173 miliar. “Saat itu saya dan beberapa masyarakat lainnya sudah melaporkan kepada KPK,” kata Sugiyanto.

Ketiga, adalah Ahok telah melanggar Undang-Undang, yaitu tidak melaksanakan rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan RSSW. Bahkan Ahok menantang BPK. Dalam kasus ini, masyarakat juga sudah melaporkan pada aparat tapi tidak ditanggapi.

Baca Juga :

Polisi Gerebek Kafe dan Panti Pijat di Jakbar

Keempat, kasus reklamasi Teluk Jakarta yang izinnya dikeluarkan Ahok. Kasus ini sarat korupsi, bahkan KPK telah menangkap salah satu anggota DPRD karena menerima suap dari pengembang. Ahok dalam kasus ini mengeluarkan kebijakan diskresi, yang diduga menyalahi peraturan.

Kelima, kasus pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat, yang berdasarkan temuan BPK adalah aset milik Pemprov DKI Jakarta sendiri. Dalam kasus ini, Ahok patut diduga bertanggungjawab, karena dialah yang menandatangani APBD yang ketika itu menggunakan APBD Pergub.

Baca Juga :

Awal 2021, Arab Saudi Buka Lagi Visa Turis

Keenam, yang harus diungkap adalah kasus dugaan mengalirnya dana Rp 30 miliar dari pengembang kepada Teman Ahok. Diduga untuk kepentingan memenangkan Ahok dalam Pilkada 2017.

Ketujuh, dugaan pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh pengembang untuk menggusur Kalijodo. Dugaan dana yang mengalir mencapai Rp 300 miliar.

Delapan, kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Ahok terhadap seorang ibu yang menanyakan persoalan KJP. Kasus itu sudah dilaporkan kepada polisi namun tidak ada tindak lanjut.

Kesembilan, adalah kasus lelang 14 proyek oleh Ahok, yang dilakukan sebelum ada pembahasan dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan DPRD DKI. Bahkan salah satu lelang diketahui sudah ada pemenangnya sebelum ditetapkan.

“Diharapkan semua kasus itu ikut dibuka kembali, seperti halnya kasus penistaan agama,” tandas Sugiyanto. (wok)?

Komentar telah ditutup.