INDOPOS.CO.ID – Pelanggaran HAM masa lalu masih belum mampu dituntaskan oleh pemerintah, padahal Presiden Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2014 yang lalu berjanji akan menuntaskan pelanggaran HAM berat 18 tahun lalu.

Pelanggaran HAM berat masa lalu itu di antaranya penembakan mahasiswa dan rakyat yang disebut “Tragedi Semanggi I” 13 November 1998. Ini tugas kebangsaan yang harus dituntaskan.

Juru bicara Rumah Gerakan 98 Hengki Irawan mengatakan, memang pemerintah telah mengajukan langkah rekonsiliasi yaitu dengan proses yudisial dan non yudisial. “Namun tidak ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran,” Hengki Irawan, Senin (14/11/2016).

Menurutnya, jika negara masih dipengaruhi para pejabat yang rekam jejaknya adalah pejabat yang berkuasa di saat peristiwa Semanggi I, maka Presiden Jokowi akan selalu kesulitan menyelesaikan Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menghapus impunitas.

“Presiden Jokowi hanya akan disesatkan dengan penyelesaian kasus melalui rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran yang adil demi melindungi diri pejabat itu dari pertanggungjawaban di pengadilan HAM ad hoc,” tegasnya.

Dikatakan, penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak hanya masuk dalam salah satu agenda prioritas pemerintah atau Nawa Cita butir ke-4 dan poin ke-9, tetapi juga tertuang dalam visi-misi pemerintah.

“Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia, seperti Kerusuhan Mei (1998), Trisakti-Semanggi I dan II, Penghilangan Orang secara Paksa (1997-1998), Talangsari-Lampung (1989), Tanjung Priok (1984), Tragedi 1965-1966. kata Hengki mengingatkan.

Presiden Jokowi seharusnya menerbitkan surat keputusan presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc segera. Presiden Jokowi bisa mengundang pejabat yang berkuasa saat itu untuk dimintai keterangannya, seperti BJ Habibie, Wiranto, dan Kivlan Zein.

Memerintahkan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan kasus Semanggi I. Sebab, penyelidikan sudah dilakukan oleh Komnas HAM dan pendapat Komnas HAM jelas sekali telah terjadi pelanggaran HAM berat di peristiwa Semanggi I.

“Mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan surat keputusan presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc segera. memerintahkan Jaksa Agung agar melakukan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat Tragedi Semanggi I, 13 November 1998. Rekonsiliasi dengan pengungkapan kebenaran (judicial dan non-judicial),” pungkasnya. (amd)

Komentar telah ditutup.