Minta Distribusi BBM Diperketat

INDOPOS.CO.ID– Terbakarnya SPBU Km 2 di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), awal ini, menewaskan seorang bocah bernama Muhaimin (7). Hal itu diduga karena kesalahan prosedur pengisian dan bebasnya pengetap berkeliaran.

Sekretaris Komisi I DPRD PPU Anwar Sanusi menilai, seharusnya pengusaha SPBU mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Membiarkan barang subsidi dijual dengan cara yang salah, menurut dia, harus berujung pada sanksi.

Baca Juga :

“Kan ada instansi terkait yang menangani peredaran barang subsidi (BBM) itu. Ini menjadi bukti tingkat pengawasan dan kebijakannya yang lemah,” kata Sanusi, kemarin (18/11).

Bagi dia, kejadian ini tidak bisa dibiarkan berlalu, karena telah memakan korban jiwa. Menyangkut menjamurnya para pengetap di sejumlah SPBU, serta dan agen premium dan minyak solar (APMS) di PPU, dia menyampaikan telah berlangsung lima tahun terakhir.

Tutur dia, Pertamina selaku pengatur distribusi BBM harus mengawasi secara ketat. Bukan semata menerima orderan. “BBM itu apakah dinikmati pengetap atau konsumen yang memang membutuhkan?” imbuhnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, menguasai, menimbun, memonopli barang bersubsidi, jelas menyalahi aturan. Dia menekankan kepada aparat, agar kasus ini dikaji lebih dalam. Khususnya untuk mencari siapa yang salah dan harus dihukum.

Baca Juga :

BBM RON Rendah bikin Mesin Kendaraan Cepat Rusak

Menyangkut human error, baginya masih bisa ditoleransi. Namun, jika standar operasional dilanggar, dia meminta hal itu ditindak tegas. Baik menyasar pengusahanya atau para pengetap. (*/jib/ica/k8)

Komentar telah ditutup.