Badan Pengusahaan Batam Tunda Pelayanan Lahan, Ada Apakah?

INDOPOS.CO.ID– Pasca terbitnya surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang meminta agar Badan Pengusahaan (BP) Batam segera menunda pelayanan perizinan lahan, BP Batam akan menunda pelayanan perizinan lahan terhitung mulai Senin (21/11).

”Sementara pelayanan lahan ditunda, sambil menunggu keputusan pimpinan, mudah-mudahan segera bisa melaksanakan pelayanan lahan kembali,” kata Kepala Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam Imam Bachroni, (18/11).

Baca Juga :

Kartu Pupuk

Pantauan Batam Pos (INDOPOS GROUP) Jumat (18/11), aktivitas di Badan Penanaman Modal (BPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) masih berjalan seperti biasa.

“Belum ada arahan dari atasan, sehingga pelayanan tetap berjalan seperti biasa,” ujar Kasubdit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu BP Batam, Gunadi.

Namun dia enggan berbicara lebih lanjut karena bukan wewenangnya.”Sekarang memang jalan, namun Senin belum tahu,” jelasnya.

Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Kemenko selaku Ketua Tim Teknis DK, Lukita Dinarsyah Tuwo tersebut, DK akan melakukan kajian terhadap UWTO yang menyangkut besaran, struktur penggunaan, dan cakupan wilayah. Hasil kajian akan diselesaikan dalam waktu dekat dengan melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan.

Baca Juga :

Terlalu, ASN Edarkan Sabu

Maka sambil menunggu hasil kajian dan arahan dari DK, BP Batam diminta untuk menunda Perka Nomor 19 Tersebut. Adapun pelayanan perizinan lahan yang ditunda antara lain pengajuan alokasi lahan baru, perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), pengukuran alokasi lahan, revisi gambar penetapan lokasi (PL), rekomendasi hak atas tanah, penggantian dokumen, pelayanan pecah dan penetapan gabungan lahan, dan pengurusan dokumen izin peralihan hak (IPH).

Aktivitas pelayanan memang terpantau berjalan lancar. Ada sekitar puluhan orang yang terdiri dari notaris, karyawan developer, dan juga masyarakat yang mengurus dokumen terkait lahan seperti dokumen Izin Peralihan Hak (IPH), dokumen Pecah Penetapan Lokasi (PL), dan lainnya

Salah seorang karyawan developer yang berada di Sekupang, Ade mengatakan mendengar desas-desus bahwa pada Senin (21/11) pelayanan perizinan lahan akan dihentikan. “Saya dengar Senin akan dihentikan terkait keluarnya surat meminta penundaan dari Kemenko,” ujarnya.

Dia kemudian mengatakan sebagai masyarakat tetap percaya pada pemerintah walaupun sebenarnya wacana penundaan ini membuat masyarakat gelisah.

Banyak dokumen yang masih dalam proses pengurusan dan belum selesai hingga sekarang, sehingga jika perizinan lahan ditunda maka akan menganggu aktivitas masyarakat, terutama di sektor properti.

“Kalau saya hanya satu dokumen IPH, sedangkan teman-teman lainnya masih banyak dokumennya,” ujarnya.(Leo/JPG)

Komentar telah ditutup.