Bahas Pilkada, Bawaslu RI Bangun Komunikasi dengan Polri-Kejaksaan

INDOPOS.CO.ID – Bawaslu RI menggandeng Polri serta Kejaksaan Agung RI mengadakan pertemuan secara tertutup. Pertemuan ini membahas sinergitas penegak hukum dengan Bawaslu untuk mengatasi masalah pelanggaran pemilu.

Pertemuan yang dilakukan tertutup di lantai 5 Gedung Rupattama Mabes Polri Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta. Dalam petemuan ini, tercapai kesepakatan tentang peraturan tentang sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Menurut Jaksa Agung Pidana Umum (Jampidum) Noor Rochmad yang juga hadir dalam Rapat tersebut menyampaikan dengan adanya penandatanganan peraturan sentra Gakkumdu ini kerja kejaksaan menjadi lebih ringan dan sinergi dengan Bawaslu menjadi lebih mudah

“Tugas Jaksa Agung agar lebih enteng, karena sudah terpadu persepsinya, sama niat dibawa ke pengadilan lebih enak dan jaksa akan lebih gampang,” kata Noor Rochmad saat di konpress di Gedung Rupattama Markas besar Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Senin (21/11).

Sedangkan Ketua Bawaslu Muhammad menilai proses penanganan kasus saat masa pilkada sebelumnya di nilai kurang efektif dan banyak membuang-buang waktu.

“Bawaslu menggunakan 2-3 hari, lalu menyerahkan kepolisian, lalu kemudian harus 14 hari dari kepolisian, lalu 14 hari ke jaksa. Ini proses tidak efektif kalau menurut jaksa belum cukup kembali ke proses awal,” kata Muhammad saat jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, jakarta.

Dengan adanya penandatanganan peraturan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari Baswalu RI, Kabareskrim dan Kejaksaan Agung RI diharapkan proses penanganan kasus selama pilkada bisa lebih efektif dan cepat

“Tujuan utama mengefektifkan proses pidana, kalau dalam versi lama jumlah pidana pemilu ke pengadilan, sangat sedikit, sangat terbatas. namun dengan kerja sama ini begitu dapat laporan langsung dibahas maka akan lebih cepat,” tuturnya. (amd)

Komentar telah ditutup.