Plt Gubernur DKI Rombak Kebijakan Anggaran Ahok

INDOPOS.CO.ID – Sejak menjabat Plt Gubernur DKI, Soni Sumarsono langsung kerja cepat dan merombak Kebijakan Umum Anggaran Prioritas – Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2017.

Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) itu juga membatalkan 12 dari 13 lelang yang tercantum pada RAPBD DKI 2017 dan mencoret sejumlah anggaran hibah.

Baca Juga :

Alasannya, karena lelang tidak sesuai prosedur dan dilakukan sepihak oleh pendahulunya, Gubernur non-aktif DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lantaran RAPBD belum selesai dibahas bersama DPRD.

Kewenangan Plt Gubernur DKI membahas dan mengesahkan APBD memang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016.

Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik mengungkapkan, karut-marut pembahasan dan penggunaan anggaran di era Ahok bukan kali ini saja. Tetapi, semenjak tersangka kasus dugaan penistaan agama itu menjadi Plt pada 2014 silam.

Apalagi, banyak catatan yang diberikan Kemendagri untuk diperbaiki, termasuk beberapa proyek yang kini masuk ranah hukum. Misalnya, tentang pengadaan sebagian lahan RS Sumber Waras, pembelian unninterutible power supply (UPS) dan pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat.

“Jadi, apa yang dilakukan Pak Soni sudah betul. Ahok tidak mengerti aturan,” kata Taufik di DPRD DKI, Jakarta, Jumat (25/11).

Hal itu dilakukan menyusul adanya surat No. 2420/-075.61 tertanggal 21 Oktober tentang Persetujuan Penetapan RAPBD Perubahan 2014 dan Rapergub Penjabaran APBD Perubahan 2014 dari Ahok.?

Selanjutnya, kata dia, penyimpangan prosedur juga terjadi pada APBD 2015. Pasalnya, dokumen anggaran yang dikirimkan Pemprov DKI ke Kemendagri untuk dievaluasi bukanlah hasil pembahasan bersama DPRD dan yang telah disahkan melalui paripurna.

Hal tersebut, melatarbelakangi dewan enggan membahas APBD hasil evaluasi kemendagri. Akhirnya, menurut Ketua DPD Gerindra DKI itu, hingga akhirnya payung hukum anggaran memakai peraturan gubernur (pergub).

“Ahok ini suka tabrak aturan. Ini Soni mengembalikan ke jalan yang benar mekanisme pembahasan APBD,” bebernya.

Karena itu, Taufik mengaku, bingung dengan sikap Ahok yang manganggap APBD 2017 cacat hukum, lantaran ditandatangani Plt Gubernur.

Permendagri Nomor 74 Tahun 2016, kata dia, Plt bisa menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. (rmn)

Komentar telah ditutup.