Sabtu, 22 September 2018 08:24 WIB
pmk

Hukum

KPK Siap Kembalikan Aset Negara dari Kasus Alutsista

Redaktur: Syahrir Lantoni

INDOPOS.CO.ID - Kasus korupsi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) yang menjerat mantan Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kemenhan, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Teddy Hernayadi disikapi serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Ketua KPK  Agus Rahardjo  mengatakan pihaknya bersedia membantu Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas kejadian tersebut. Utamanya dalam pemulihan aset negara atau asset recovery akibat perbuatan yang merugikan negara USD 12 juta ini.

"Jadi kami akan bantu dari yang USD 12 juta itu, yang bisa kita kumpulkan berapa," kata Agus dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (1/12).

Adapun terkait kasus rasuah Alutsista ini, Agus mengapresiasi putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Seperti diketahui, Majelis Hakim menghukum‎ Teddy dengan pidana penjara seumur hidup atas tindakannya. Atas dasar putusan ini, Agus melihat adanya komitmen dan pembuktian upaya pemberantasan korupsi dari jajaran Kemenhan dan TNI.

Lebih lanjut, Agus berharap komitmen ini akan diteruskan guna memberantas korupsi dari Indonesia. Karena jika tidak, bisa jadi kedua instansi mendapat cap buruk atas hukuman yang diganjarkan pada Teddy Hernayadi. Selain itu, prioritas meneruskan sikap tegas ini untuk mengantisipasi kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain di kasus tersebut.

"Pesan kami, mohon tidak berhenti. Karena kelihatannya masih ada berikutnya yang perlu di-follow up," demikian Agus.

Terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Djundan Eko Bintoro unjuk bicara soal komitmen pihaknya dalam pemberantasan korupsi. Terkait dengan putusan penjara seumur hidup bagi Brigjen Teddy Hernayadi oleh Mahkamah Militer Tinggi II, Djundan berharap hal tersebut menimbulkan efek jera. Tak hanya bagi personel Kemenhan dan TNI, tapi semua pihak yang berniat main-main dan menimbulkan kerugian bagi negara ini.

“Kita berharap putusan ini dapat menuntaskan kasus korupsi serta memberikan efek jera kepada siapapun,” ujar Djundan.  (adn)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk 

Berita Terkait

IKLAN