Rabu, 26 September 2018 10:08 WIB
pmk

Hukum

Jaksa Ahmad Fauzi Mulai Menyanyi

Redaktur:

Jaksa Ahmad Fauzi

INDOPOS.CO.ID – Ahmad Fauzi tidak mau disalahkan seorang diri dalam kasus suap yang membelitnya. Jaksa pidana khusus Kejati Jatim itu mulai bernyanyi tentang siapa saja yang terlibat dalam penyuapan tersebut. Salah satunya adalah dugaan keterlibatan seorang pegawai Kejati Jatim berinisial ABD yang berperan sebagai perantara.

    
Nama ABD itu muncul ketika Fauzi menjalani pemeriksaan di Kejagung sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Di hadapan penyidik, jaksa yang menerima suap Rp 1,5 miliar itu membeberkan kronologis sehingga dia menerima suap dari Abdul Manaf, pelaku penyuapan.
    
Berdasar data yang dihimpun di lingkungan Gedung Bundar, ABD itu disebutkan oleh Fauzi karena dia adalah orang pertama yang menghubungkan antara Fauzi dengan Abdul Manaf. Sebenarnya, Manaf dan Fauzi sudah saling kenal sebelumnya. Sebab Manaf sudah pernah diperiksa oleh Fauzi dalam kasus pelepasan tanah kas desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, Sumenep.
    
Di sela-sela pemeriksaan itu, Fauzi menyebut bahwa status Manaf bisa berubah dari saksi menjadi tersangka. Jika tidak, maka harus ada kompensasi berupa uang. Saat itu tidak jelas, berapa nominal yang diminta Fauzi. Hanya saja, Manaf bingung dengan permintaan duit itu.
    
Karena itulah, dia mencari cara agar bisa lolos dari ancaman menjadi tersangka. Caranya, dengan mencari orang yang dianggap bisa mengurus hal tersebut. Dari sanalah, Manaf akhirnya diperkenalkan oleh seseorang dengan pegawai Kejati Jatim bernama ABD. Kebetulan, ABD itu sama-sama berasal dari Sumenep.
    
Kepada ABD, Manaf mengaku takut dengan ancaman Fauzi yang akan menjadikannya sebagai tersangka. ABD kemudian membawa informasi itu kepada pejabat penting di Kejati Jatim berinisial MH. Oleh MH yang merupakan pejabat teras itu, memerintahkan ABD agar berkomunikasi langsung dengan Fauzi. 
    
Dari sanalah Fauzi bersepakat untuk tidak menaikkan status Manaf menjadi tersangka dengan imbalan duit. Mereka merencanakan penyerahan uang. Uang diserahkan ke Fauzi sesaat sebelum dia menghadiri sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya. 
    
Sebenarnya penyerahan uang itu sudah sukses. Uang sudah diterima Fauzi. Tapi serah terima itu terpantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Informasi tersebut kemudian bocor hingga ke Kejagung. Agar tidak keduluan, Kejagung memerintahkan agar segera mengamankan Fauzi. Kepada tim Kejagung, Fauzi membenarkan telah menerima uang Rp 1,5 miliar agar dia tidak menetapkan status tersangka.
    
Sementara itu, siapa sebenarnya ABD? Dari data yang dihimpun, ABD adalah seorang PNS di Kejati Jatim yang berstatus staf Tata Usaha (TU) di Bidang Intelijen Kejati Jatim. Dia bertugas di Kejati Jatim bermula menjadi honorer sekitar 1999. Dia baru menjadi PNS pada 2000. 
    
Meski hanya seorang pegawai TU, pengaruhnya cukup dipertimbangkan oleh pimpinan. Sebab selama ini dia dianggap loyal, khususnya kepada pimpinan dan berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Dia pun mendapat kepercayaan penuh. Sebagai staf TU, dia tidak pernah mengenal mutasi. 
    
Sejak 2000 sampai sekarang, dia belum pernah bergeser ke bidang lainnya. Baik di internal Kejati Jatim maupun instansi Kejaksaan di lain tempat. Karena itulah, dia mengerti betul seluk beluk dunia intelijen Kejati Jatim. 
    
Karena itu pula dia disebut-sebut memiliki jalur khusus untuk berkomunikasi dengan pimpinan. Termasuk ketika Manaf meminta tolong, ABD langsung minta petunjuk ke MH dan diberi petunjuk agar langsung rembugan dengan Fauzi.
    
Di kalangan Kejati Jatim, ABD sudah sangat populer dengan sebutan pegawai TU yang gaya hidupnya melebihi jaksa. Salah satu yang kerap menjadi pembicaraan adalah jenis kendaraan yang digunakan. Beberapa waktu lalu, ABD kerap membawa sedan Honda Accord ke Kejati Jatim. Sekarang, kendaraannya sudah berganti All New Fortuner VRZ. Kendaraan itu juga kerap dibawa ngantor ke Kejati Jatim. 
    
Pengakuan Fauzi tersebut tidak dibiarkan begitu saja oleh penyidik Kejagung. Penyidik mendalaminya sejauh mana peran ABD dan pemberi perintah. Hal itu dilakukan cara memanggil dan memeriksa ABD. ’’Sudah, beberapa waktu lalu. Belum lama kok,’’ ucap seorang sumber di Kejagung. Dalam pemeriksaan itu, dia dicecar tentang nyanyian Fauzi yang menyebut keterlibatannya. 

ICW Dorong KPK Supervisi

Adanya sejumlah indikasi penyelamatan Fauzi oleh penyidik Kejagung mematik reaksi Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka meminta KPK turun tangan melakukan koordinasi dan supervisi (korsup) atas penanganan perkara Fauzi. ’’KPK tidak boleh diam, fungsi korsub harus mereka jalankan,’’ ujar peneliti ICW Emerson Yuntho, kemarin. 

Emerson mengatakan sudah saatnya KPK mengoptimalkan fungsi korsub yang dimiliki. Sebab selama ini penanganan kasus korupsi di Kejagung, terutama yang melibatkan internal mereka, selalu tak sesuai harapan. ’’Dalam beberapa kasus, jaksa yang terkena masalah korupsi kan justru dibela oleh Kejagung,’’ kata Emerson.

Dia mencontohkan sikap Kejagung yang sempat menyatakan memberikan bantuan hukum pada Jaksa Farizal. Dia merupakan jaksa yang menjadi tersangka dugaan suap pengamanan perkara penjualan gula tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) di Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat. Kasusnya ditangani oleh KPK. 

Emerson mengatakan, sulit mengharapkan Kejagung memproses Fauzi sesuai koridor hukum. Sebab salah satu masalah di era Jaksa Agung M. Prasetyo ialah transparansi penanganan perkara. Emerson menyebut, informasi penanganan perkara di kejaksaan sebenarnya salah satu informasi publik yang harus dibuka pada khalayak. Namun di era Prasetyo keterbukaan informasi publik di Kejagung sangat tidak bisa diharapkan. ICW sendiri pernah mengajukan sengketa ke Komisi informasi Pusat (KIP) terkait sulitnya dipenuhi permintaan informasi penanganan perkara.

Dikonfirmasi terkait adanya indikasi penyelamatan Fauzi dan para jaksa lainnya, Jaksa Agung M. Prasetyo mengelak. ’’Jika ada oknum jaksa yang melakukan penyimpangan akan ditindak,’’ kilah kakak dari Wakil Bupati Jepara (non aktif) Subroto itu. 

Prasetyo berjanji penyidikan kasus suap itu tidak akan berhenti pada Fauzi saja. Dia menyatakan, penyidik kejagung masih terus mendalami dan menelusuri keterlibatan pihak lain dalam perkara itu. ’’Seperti kasus lain yang ditangani KPK. KPK juga berusaha menelusuri dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain,’’ ucapnya di sela Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini kemarin (1/12).

Prasetyo menyatakan siap terbuka ke publik dalam menangani kasus Fauzi. Menurut dia, penyimpangan yang dilakukan jaksa harus ditindak sesuai aturan. Bahkan sanksinya harus lebih berat karena jaksa merupakan penegak hukum. 

Mantan kader Partai Nasdem itu juga berjanji akan koordinasi dengan KPK dalam menangani kasus Fauzi. Itu dilakukan karena komisi antirasuah tersebut mempunyai kewenangan melakukan supervisi, koordinasi dan pengawasan dalam perkara kasus korupsi. ’’Semuanya akan dilakukan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,’’ ujar Prasetyo.

Bagaimana keseriusan Kejagung menangani kasus Fauzi bakal menjadi tontonan publik ketika kasus ini di bawa ke pengadilan. Prasetyo sendiri menargetkan perkara anak Maruli Hutagalung itu akan dilimpahkan ke pengadilan minggu depan. 

Ketidakseriusan Kejagung menangani perkara Fauzi sebenarnya juga terlihat dari ketidaksinkronan jawaban antara Jaksa Agung dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung (Kapuspenkum) M. Rum. Ketika Prasetyo menyatakan masih mendalami keterlibatan pihak lain, kemarin Rum tetap pada pernyataannya selama ini. Dia melokalisir bahwa perkara ini hanya melibatkan Fauzi.

’’Fauzi korupsi sendiri, uangnya di kamarnya. Masih dalam koper,’’ ungkap Rum. Pria yang pernah menjadi Wakajati ketika terjadi kasus suap PT Brantas Abipraya di Kejaksaan Tinggi DKI itu juga menampik Kejagung tengah mempersiapkan skenario penyelamatan Fauzi.

Menurut dia tidak benar jika Fauzi dijanjikan tuntutan ringan dengan konsekuensi tidak membuka keterlibatan teman dan atasannya di Kejati Jatim. ’’Itu ngawur, kalau ada permainan kita tidak perlu untuk menangkap Fauzi. Yang menangkap saja Kejagung sendiri kok,’’ kilahnya.

Sementara itu, KPK menyatakan siap melakukan koordinasi dan supervisi jika ditemukan adanya ketidakberesan penanganan perkara Fauzi. ’’Kami siap lakukan supervisi itu,’’ janji Ketua KPK Agus Raharjo. 

Dia menyatakan, komisinya siap melakukan supervisi terhadap kasus suap yang menyeret jaksa yang bertugas di Kejati Jatim itu. Penanganan perkara suap tersebut merupakan kewenangan kejagung. Jadi, KPK hanya melakukan fungsi koordinasi, supervisi dan pengawasan. Selama ini, KPK juga melakukan supervisi terhadap kasus korupsi yang ditangani Kejagung maupun Polri. ’’Kami siap lakukan supervisi,’’ tegas dia.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif . Menurut dia, KPK mempunyai fungsi untuk melakukan supervisi kasus korupsi yang ditangani penegak hukum yang lain. Fungsi itu dilakukan agar penanganan kasus berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Jika ada kendala, KPK bisa memberikan masukan.

Sebelumnya, Laode menyatakan, kejagung harus mengusut tuntas suap  yang menyeret jaksa yang dikenal dekat dengan Kajati Jatim Maruli Hutagalung itu. ’’Siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas,’’ ucapnya. (bjg/tel/rul/idr/lum)


TOPIK BERITA TERKAIT: #jaksa-agung 

Berita Terkait

IKLAN