Nusantara

Pajak Progresif Bakal Diturunkan

Redaktur:
Pajak Progresif Bakal Diturunkan - Nusantara

INDOPOS.CO.ID - Pajak kepemilikan kendaraan lebih dari satu unit bakal lebih ringan. Pemprov Sulsel akan menurunkan tarif pajak progresif kendaraan.

Saat ini, pajak progresif untuk kendaraan pertama dikenakan 1,5 persen, kendaraan kedua 2,5 persen, ketiga 3,5 persen, keempat 4,5 persen, serta kelima dan seterusnya 5,5 persen.

Kepala Seksi Hukum dan Peraturan Perundangan Dispenda Sulsel, Fitriani Utami mengatakan, aturan pajak progresif ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Nah, karena dinilai sangat memberatkan, sehingga dispenda mengajukan revisi ke DPRD Sulsel.

    Besarnya pajak progresif, kata dia, juga menjadi alasan pemilik kendaraan tidak patuh bayar pajak. Penerimaan pajak akhirnya tidak sesuai target.

    Dalam revisi Perda No 10 tahun 2010 yang diajukan ke dewan, Dispenda mengusulkan penurunan besaran pajak progresif. Kendaraan pertama tetap 1,5 persen, kendaraan kedua 2 persen, ketiga 2,25 persen, keempat 2,5 persen, serta kendaraan kelima dan seterusnya 2,75 persen saja.

    Kepala Bidang Perencanaan Dispenda, Yani Mansyur mengatakan, kenaikan pajak progresif satu persen per kendaraan. Pajak kendaraan pertama 1,5 persen, kendaraan kedua 2,5 persen, dan seterusnya.

    Kenaikan satu persen, kata Yani, berpotensi memperbanyak tunggakan pajak. "Bukannya orang bayar pajak, malah tidak bayar karena terlalu tinggi. Jadi, dispenda berpikir untuk menurunkannya," imbuh Yani.

    Kesepakatan internal Dispenda Sulsel, pajak progresif hanya naik interval 0,25 persen saja. Pajak kendaraan pertama tetap 1,5 persen, lalu kendaraan kedua 2 persen, ketiga 2,25 persen, keempat 2,5 persen, kelima dan seterusnya 2,75 persen.

    Yani mengakui, penurunannya membutuhkan waktu yang lama. Proses cukup panjang, seperti uji publik, pembasan bersama DPRD, dan evaluasi Kemendagri. "Biasaya, setahun setelah dikaji. Itu sudah lengkap. Sudah siap launching," katanya.

    Sekretaris Dispenda Sulsel, Muh Hatta mengatakan revisi perda masih sebatas usulan. Semua bergantung pembahasan di dewan. "Kita tunggu saja hasil pembahasan nantinya," katanya.

    Selain mengajukan penurunan pajak progresif kendaraan, dispenda juga mengusulkan revisi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Masih dalam kajian, apakah akan turun atau tetap. (*)

 

TAGS

Berita Terkait

Megapolitan / 14 Ribu Warga DKI Bayar Manual

Banten Raya / Mahasiswa Lebak Tolak Kenaikan PBB

Megapolitan / Tunggak Pajak, Mobil Dijual

Politik / Alasan PKS Bikin Janji Politik Selalu Singgung Pajak

Internasional / Biaya Pengolah Limbah Nuklir Meroket, Pembayar Pajak Tekor


Baca Juga !.