Selasa, 20 November 2018 03:39 WIB
pmk

Megapolitan

BBM Langka Antrean SPBU Mengular

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID – Antrian kendaraan di sejumlah SPBU mengular. Terpantau di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Tondano, puluhan kendaraan roda empat antri untuk mendapatkan bahan bakar. Bahan bakar yang tersedia pun hanya jenis premium dan pertamax. Sedangkan jenis pertalite di sejumlah SPBU dinyatakan kosong. 

“Kosong pertalite pak. Katanya masih dalam perjalanan,” sebut sejumah pegawai SPBU saat diwawancarai Jumat (2/12) kemarin. Kelangkaan ini pun menjadi ketakutan tersendiri bagi sejumlah pengendara kendaraan bermotor. Mereka mengkhawatirkan kelangkaan bahan bakar apalagi jelang perayaan natal dan tahun baru. “Memasuki Desember, kita disambut dengan antrian panjang di SPBU,” sebut salah satu pengendara angkutan kota di Tondano. Mereka berharap, jangan sampai kelangkaan ini akan berlanjut hingga natal. 

“Kami kan harus kejar setoran, dan mencari uang untuk menyongsong Natal. Jika seperti ini, waktu hanya habis di mengantri,” ungkapnya. 

Hal ini pun menimbulkan kecurigaan sejumlah pihak. Sopir-sopir yang mengantri berjam-jam ini pun menuding kekosongan karena ada penimbunan. “Pemerintah pun harus turun tangan,” imbuhnya. 

Sementara, Pemkab Minahasa menjamin ketersediaan BBM menjelang natal. Kepala Bagian Perekonomian Philip Siwi menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pertamina terkait kelangkaan ini. “Kami sudah menerima keluhan. Kami akan langsung koordinasi dengan pertamina,” sebutnya. 

Pemkab juga akan mendesak pertamina agar memberikan jaminan ketersediaan BBM jelang perayaan natal dan tahun baru nanti,” tandas Siwi. 

Dia menuturkan, jika ada pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dan melakukan penimbunan, akan dikenakan sanksi bahkan pidana sesuai ketentuan berlaku. 

Terkait dugaan penimbunan, Kapolres AKBP Syamsubair menekankan, pihaknya tak akan tinggal diam jika ada indikasi seperti itu. Siapapun oknum yang terbukti menimbun BBM akan kena sanksi pidana. “Jika memang terbukti maka akan ditindak sesuai hukum,” pungkas Syamsubair.  

Diketahui, ketentuan sanksi Penimbunan BBM sendiri terdapat pada UU Nomor 1/1953 tentang Penetapan UU Darurat Tentang Penimbunan Barang. Kemudian UU Nomor 22/2001 tentang Migas. Sanksi pidana sehubungan penimbunan BBM adalah sekurang-kurangnya enam tahun penjara (Pasal 5 UU Nomor 1/1953). Sementara Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas menyatakan setiap orang yang kedapatan melakukan penyimpanan BBM tanpa izin usaha penyimpanan, dipidana tiga tahun penjara dan denda maksimal Rp30 miliar.(***)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bbm # 

Berita Terkait

Target PAD Reklame Tak Tercapai

Megapolitan

Harga BBM Premium Tak Pernah Dievaluasi

Nasional

IKLAN