Rabu, 21 November 2018 03:39 WIB
pmk

Hukum

Pengamat Kritik Kejaksaan Agung

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID- Proses hukum yang terkesan cepat terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok di tingkat Kejaksaan, dinilai menunjukkan adanya proses hukum yang tidak adil (unfair trial). Setidaknya, hanya dalam tempo tiga hari sejak berkas pemeriksaan penyidik kepolisian diserahkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan hasil penyidikan Polri telah lengkap atau P21 pada Rabu pekan lalu (30/11).
Setelah itu hanya dalam hitungan jam lembaga yang dipimpin oleh HM. Prasetyo tersebut kemudian melimpahkannya kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Hal tersebut yang langsung dikritik oleh Ketua SETARA Institute Hendardi. Padahal menurutnya, berdasarkan kebiasaan jaksa membutuhkan waktu setidaknya 14 hari untuk menyatakan P21 atas sebuah kasus.
Hendardi mengatakan bahwa sikap Kejaksaan tersebut kelihatan sekali bertolak belakang dengan respons atas hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat. ’’Ada yang membutuhkan waktu bertahun-tahun dan tapi tidak pernah dituntaskan,’’ kata Hendardi di Jakarta, kemarin (5/12).
 Hendardi menjelaskan bahwa singkatnya waktu dalam menyatakan P21 terhadap berkas perkara Ahok menunjukkan indikasi bahwa Kejagung tidak mengkaji secara cermat konstruksi peristiwa yang menimpa Ahok. ’’Kejaksaan juga dinilai cenderung melempar bola panas itu secara cepat ke pengadilan,’’ tandasnya. 
 Menurut dia, kinerja Kejagung terkait kasus Ahok tersebut bukan hanya menunjukkan tidak profesionalnya jaksa, tetapi membahayakan due process of law dan preseden buruk bagi penegakan hukum untuk kasus-kasus yang berdimensi politik di masa yang akan datang.  
 ’’Dari beberapa kasus yang berdimensi politik, Jaksa Agung tidak memiliki posisi yang tegas dan terukur sehingga menimbulkan pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial),’’ ujar Hendardi. (dod/jpg)


TOPIK BERITA TERKAIT: #penistaan-agama 

Berita Terkait

IKLAN