Senin, 24 September 2018 01:00 WIB
pmk

Megapolitan

Penarikan Pajak Masih Manual

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - DPRD Kabupaten Tangerang  mengaku kecewa dengan kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setemopat. Itu karena instansi tersebut belum memiliki sistem penarikan pajak guna mempermudah wajib membayarkan kewajibannya.  Utamanya untuk PBB dan pajak kendaraan bermotor. 

     Akibatnya, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak tidak mencapai hasil yang memuaskan.  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Dedi Sutardi mengatakan kekecewaan pihaknya terhadap kinerja SKPD itu setelah melakukan pengawasan terhadap penyetoran pajak. 

Di mana, sistem yang digunakan instansi ini masih manual kepada wajib pajak. Sehingga PAD yang ingin dicapai Rp 280 miliar pada 2016 tidak mencapai terget.

”Pembenahan mulai dari sistem. Teknologi  pendukungnya saja belum ada, sehingga wajib pajak malas melunasi tunggakan mereka,” terangnya kepada INDOPOS, kemarin (5/12). 

Menurutnya, selama ini permintaan DPRD kepada Dispenda Kabupaten Tangerang dalam perbaiki sistem penarikan pajak di wilayah tersebut tidak pernah dilaksanakan. Bahkan, pencontohan sistem penarikan pajak online pun tidak kunjung diterapkan. 

Padahal dengan sistem jemput bola menyadarkan masyarakat untuk melunasi PBB guna meningkatkan PAD akan cepat teratasi. Selain tidak memiliki sistem pembayaran pajak online, lanjut Dedi, ada kelemahan yang juga tidak pernaih diperbaiki organisasi perangat daerah (OPD) ini.

Yakni memperbarui database para wajib pajak di Kabupaten Tangerang. Sebab dengan adanya data terbaru itu Dispenda dapat memperkirakan total pajak yang akan mereka terima. Namun, karena data itu tidak juga diperbaharui maka ketimpangan wajib pajak yang telah membayar kewajiban itu tidak dapat terselesaikan.

     

Menyikapi itu, Kepala Dispenda Kabupaten Tangerang, Rudi Maesal Rasyid mengatakan belum adanya sistem online pembayaran pajak bukanlah menjadi penghalang meningatkan PAD dari sektor pajak. Justru kata dia, dengan sistem manual jajarannya justru berhasil menerima PBB Rp 270 miliar.
   

 ”Tidak perlu online, yang terutama adalah sosialisasi kepada warga sebagai wajib pajak tentang pentingnya membayar PBB untuk kelancaran pembangunan. Kalau dibuatkan sistem online belum tentu mereka sadar bayar pajak. Jadi kami kira yang perlu dibenahi itu adalah update wajib pajaknya sendiri,” tuturnya. (cok)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pajak # 

Berita Terkait

Tunggakan Pajak Bumi Bangunan Capai Ratusan Miliar

Jakarta Raya

Menkeu: Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bukan Bohong

Nasional

Pemkot Tangerang ”Kemplang” Pajak

Banten Raya

Hore! Denda Pajak Kendaraan Dihapus

Banten Raya

Bayar PBB di JakOne Mobile Dapat Motor

Jakarta Raya

IKLAN