Sabtu, 22 September 2018 05:06 WIB
pmk

Megapolitan

Kasus Kekerasan Anak Terus Meningkat

Redaktur:

Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait meminta Pemkot Tangerang bubarkan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB). Lantaran instansi itu tidak dapat menekan kasus kekerasan yang menimpa anak di kota seribu industri tersebut.
 

”Untuk apa instansi ini diberi anggaran, jika kerjanya tidak ada. Sampai sekarang kami pantau Kota Tangerang dan Depok berlomba-lomba meningkatkan kasus kekerasan yang menimpa anak-anak. Jadi dari pada membuang anggaran lebih baik instansi ini membuat tim yang bekerja sama dengan kepolisian mengurangi angka kekerasan terhadap anak di bawah umur,” tegasnya kepada INDOPOS, kemarin (5/12).

Dalam catatan Komnas PA jumlah kasus kekerasan yang menimpa anak di bawah umur di Kota Tangerang  terus meroket. Pada 2013 lalu jumlahnya mencapai 45 kasus yang dilaporkan ke Polres Metro Tangerang. Kemudian naik pada 2014 mencapai 54 kasus. Lalu tahun 2015 tercatat ada 60 kasus. Lalu pada 2016 jumlah peristiwa ini meningkat menjadi 85 kasus. 

 Mayoritas peristiwa naas yang menimpa anak itu di dominasi oleh kekerasan baik fisik maupun seksual. Bahkan, para pelaku yang melakukan peristiwa ini adalah orang terdekat. Menurutnya, pembubaran BPMPKB  seharusnya sejak lama dikerjakan oleh pemimpin daerah ini. Mengingat anggaran pada program kota layak anak yang diberikan instansi ini tidak sama sekali terserap dalam menekan kasus kekerasan anak. 

 Menanggapi itu, Kepala BPMPKB Kota Tangerang, Rahmat Hadis mengklaim jika jajarannya telah berusaha mengurangi angka kekerasan yang menimpa anak di bawah umur. Salah satunya dengan membentuk Satgas Perlindungan Anak (PA) bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA). 

Tugas dari Satgas PA ini adalah mengawasi pelanggaran hak-hak anak. Pasalnya, tidak hanya kekerasan pada anak yang harus ditangani, hak-hak anak yang lainnya pun belum terpenuhi. ”Sudah ada usulan dari LPA untuk membentuk Satgas PA, dan responnya sudah cukup baik. Jadi dengan ini kami yakin respon masyarakat pun sangat cepat mengatasi dan melaporkan masalah ini,” katanya. 

Hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapat perlindungan, dan hak berpartisipasi yang akan menjadi konsentrasi dari tugas satgas PA,” tuturnya.

Dengan adanya pembentukan Satgas PA, Rahmat menambahkan, program Kota Layak Anak (KLA) oleh Pemkot Tangerang dapat segera terwujud. 

Apalagi, jajarannya pun akan membangun lahan bermain dan taman baca kepada anak korban kekerasan itu. Bahkan direncanakan adopsi terhadap para korban untuk dibiayai oleh Pemkot Tangerang akan diberlakukan. (cok)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #kekerasa-terhadap-anak # 

Berita Terkait

IKLAN