Kamis, 15 November 2018 11:30 WIB
pmk

Megapolitan

Portal Radiasi Nuklir Pakai Dalam Negeri

Redaktur:

Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID   – Pemerintah meningkatkan keamanan dari bahaya radiasi nuklir. Caranya memperbanyak portal monitor radiasi (radiation portal monitoring/RPM) di pelabuhan dan bandara internasional, serta titik perbatasan lainnya. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) berharap pengadaan RPM ini memanfaatkan hasil dalam negeri.

Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto menuturkan mereka telah mengembangkan desain atau rancang bangun RPM. Namun Batan tidak memiliki kewenangan untuk memproduksi massal RPM untuk komersial. ’’Batan siap bekerjasama dengan BUMN atau perusahaan swasta nasional untuk menyiapkan portal itu,’’ katanya usai perayaan ulang tahun Batan ke-58 di komplek Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan kemarin (5/12).

Djarot menjelaskan kewenangan untuk memasang RPM di titik pintu masuk Indonesia itu tugas dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Dia mengatakan RPM bukan peralatan baru. Saat ini tidak kurang dari delapan titik yang sudah memiliki RPM. 

RPM yang sudah terpasang saat ini adalah bantuan dari luar negeri. Selain di titik masuk Indonesia, RPM saat ini juga sudah terpasang di objek-objek vital. Diantaranya adalah di komplek Istana Negara dan di kantor Batan. ’’Di Batan ini kalau ada orang atau benda yang keluar membawa radiasi nuklir, akan terdeteksi,’’ jelasnya.
Benda yang berpotensi membawa radiasi nuklir masuk ke Indonesia sangat beragam. Mulai dari orang, mobil, koper, dan lain sebagainya. Sehingga menurut Djarot alat ini sangat cocok dipasang di pelabuhan dan bandara internasional. Serta di pos lintas batas negara.

Kepala Batepen Jazi Eko Istiyanto menuturkan, pengadaan RPM akan dibahas lebih lanjut dengan instansi terkait. Dia menjelaskan saat ini sudah ada enam pelabuhan yang terpasang alat RPM. Yaitu Tanjung Priok, Tanjung Perak, Batu Ampar (Batam), Belawan (Medan), Bitung (Manado), dan Soekarno-Hatta (Makassar). ’’Tujuan pemasangan RPM yang baru untuk dukungan keamanan dan kesiapsiagaan nuklir,’’ jelasnya.

Eko menjelaskan penambahan pemasangan RPM adalah instruksi Presiden Joko Widodo langsung melalui Sekretaris Kabinet. Salah satu upaya yang sudah dilakukan Bapeten adalah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kemenkeu.Bapeten menyebutkan bahwa peran DJBC sangat strategis. Sebab DJBC memiliki kewenangan dalam membuka kontainer berdasarkan UU Kepabeanan. Dengan kerjasama ini, tim dari DJBC nantinya mampu mendeteksi keberadaan zat radioaktif atau bahan nuklir di dalam sebuah kontainer. Jika ditemukan zat radioaktif atau bahan nuklir, dilakukan penanganan bersama dengan tim dari Bapeten. (wan)


TOPIK BERITA TERKAIT: #peristiwa 

Berita Terkait

Saling Bantah Penahanan Bayi di RSUD

Jakarta Raya

Israel Bunuh Panglima Al-Qassam

Internasional

Rumah Dilahap Api, Puluhan Selebriti AS Mengungsi

Internasional

Kebakaran California, 25 Orang Tewas

Internasional

Laddy Gaga Tinggalkan Malibu

Indotainment

Gelar Perkara Kasus Pelajar Tewas Dibacok

Jakarta Raya

IKLAN