Jangan Ragu, Kata Mendagri Pilkada Serentak Bakalan Sukses

INDOPOS.CO.ID – Pemerintah Indonesia tak memberikan porsi kekhawatiran berlebih, terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 nanti. Berkaca pada pengalaman Pilkada di 2015 dengan 269 daerah peserta bisa dibilang sukses. Apalagi jika dibandingkan dengan Pilkada 2017 yang hanya diikuti 101 daerah.

 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kendala dalam kontestasi demokrasi itu memang ada. Namun, sejauh ini pemerintah bersama elemen terkait sudah melakukan inventarisir masalah supaya bisa diantisipasi. Misalnya saja soal pendanaan Pilkada yang diambil dari APBD melalui dana hibah.

"Sebagaimana pengalaman 2015, memang tidak bisa serentak, tapi toh cukup tercukupi," ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (6/12).

Ia mengakui ada sedikit hambatan dalam pencairan dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), terutama untuk aspek pengamanan Pilkada. Sampai 24 November 2016, ada 16 daerah termasuk Banten, DKI Jakarta, Papua Barat yang belum mencairkan dana tersebut. Mengatasi ini, Tjahjo terus mengingatkan melalui radiogram pada Kepala Daerah terkait untuk segera menyelesaikan dana pengamanan.

Aspek lain misalnya mengenai data pemilih potensial juga sudah dipikirkan pemerintah melalui Mendagri. Tjahjo menuturkan pihaknya sudah menyetor pada Komisi Pemilihan Umum data pemilih di 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota peserta Pilkada 2017. Hingga hari ini, hanya 1 juta warga dari daerah-daerah itu yang belum merekam kembali data mereka.

Sementara terkait unsur kerawanan dari pesta demokrasi, Tjahjo memaparkan bahwa sudah ada sinergi dari Kementerian dan Lembaga untuk mengawal hal ini. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peta kerawanan konflik, sama dengan Polri dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri. Nah, nantinya para stakeholder bisa saling bertukar info demi kepentingan pengawalan Pilkada 2017, sebab prediksi tentang kerawanan memang tak bisa sempurna.

"Pemerintah prinsipnya tidak khawatir keamanan, karena Polisi petakan cermat pengalaman kemarin, Bawaslu juga, Kesbangpol (Polpum) kami juga rutin cermati," kata Tjahjo.

Momen Pilkada ini sering dikaitkan dengan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada salah satu calon, biasanya inkumben. Nah, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sudah mengantisipasi hal tersebut. Sudah ada Sekretaris Daerah (Sekda) yang diberhentikan lantaran terbukti menggerakkan massa ASN memilih pasangan tertentu di Pilkada 2015.

Supaya nanti tak terjadi hal serupa, pemerintah sepakat memperkuat peran KPU dan Bawaslu dalam menindak pelaku. Selain itu, Mendagri juga telah berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Asman Abnur dan Badan Kepegawaian Negara. Tujuannya jelas, guna menularkan ketetapan bahwa ASN akan netral dalam setiap Pemilu.

"Tegakkan sanksi, penggunaan fasilitas dan aturan mengenai netralitas," demikian Tjahjo. 

Senada, Menpan Asman mengemukakan dirinya tengah fokus memonitor netralitas ASN. Menurutnya, ketegasan pemerintah untuk menegakkan sanksi sangat berpengaruh besar. Hal itu dibuktikan dengan trend keberpihakan aparatur yang dikatakan Asman, tak mengalami peningkatan.

Regulasi sebanyak tiga lapis menjadi dasar hukum yang kuat atas langkah pemerintah ini. Pertama yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dilanjutkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan ditutup dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk lebih memantapkan aturan, Menpan juga sudah menyebar surat edaran agar ASN lebih netral dalam Pilkada.

"Kami sendiri keluarkan SE nomor 6/2016 tentang netralirtas, penegakan disiplin dan sanksi," ujar Asman.

Masih fokus kepada hal ini, ia juga gencar melakukan sosialisasi pada seluruh jajaran ASN. Utamanya mereka yang bekerja di 101 daerah peserta Pilkada 2017 nanti. Dengan tindakan ini, Asman menilai mustahil jika ada aparatur yang mengaku tak tahu soal regulasi yang menuntut netralitas mereka.

"Kami baru dari Ambon kumpulkan seluruh ASN, sehingga tak ada alasan ASN tak tahu," demikian Asman. (adn)

Komentar telah ditutup.