Larangan Bawaslu DKI Tak Digubris

INDOPOS.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta melarang masyarakat berkampanye di jejaring sosial. Aturan tersebut sontak ditentang oleh Tim Sukses (timses) Pasangan Calon Anies-Sandi. Bahkan Bawaslu DKI dituding memasung kebebasan berekspresi. "Aturan Bawaslu tersebut tak sejalan dengan kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang," ungkap Juru Bicara Sahabat Anies-Sandi Anggawira, kemarin.

Menurut dia, masyarakat punya hak kebebasan dalam berpendapat dan mendukung pasangan yang dipilihnya. Statement Bawaslu itu jelas membelenggu. Dia justru lebih menyarankan, Bawaslu fokus menindak pihak-pihak yang membuat akun anonim yang menyalahgunakan kebebasan berpendapat di media sosial.

Baca Juga :

Seharusnya, yang perlu diatur dan dikontrol adalah pihak-pihak atau buzzer yang membuat akun-akun anonim dengan tujuan memprovokasi atau menjatuhkan salah satu pihak. "Bukan mengekang kebebasan masyarakat dalam bersuara. Selama akun tersebut adalah formal dimiliki oleh masyarakat secara pribadi, itu adalah hak untuk mengeluarkan pendapat,” imbuhnya.

Anggawira juga meminta, Bawaslu dapat lebih peka dan sensitif terhadap perkembangan teknologi. Terlebih dalam konteks kampanye, media sosial sangat efektif untuk menyampaikan program kerja, ide dan gagasan setiap calon kepada masyarakat luas.

Ia menyatakan kecewa atas kebijakan Bawaslu yang dinilai merugikan pengguna internet yang tidak terlibat dalam kampanye hitam. Menurut dia, masyarakat di zaman modern sekarang memang cenderung lebih percaya pada isi di media sosial ketimbang spanduk-spanduk atau poster yang dipasang di jalan.

Seperti diketahui, Komisioner Divisi Bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri menyatakan, akun-akun media sosial yang digunakan untuk berkampanye harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Selain tim kampanye, sambung dia, masyarakat dilarang menggunakan media sosial untuk berkampanye. Bahkan Bawaslu menyatakan akan menelusuri akun-akun di media sosial yang diduga melakukan kampanye tanpa izin dengan ancaman pidana sesuai Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (aen)

Komentar telah ditutup.