Selasa, 20 November 2018 05:15 WIB
pmk

Megapolitan

DPPKAD Sebut Warga Tangsel Tak Taat Pajak

Redaktur:

Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID -Tidak mampu mencapai target pajak yang dibebankan, jajaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan berkilah kalau kesadaran pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) warga kota itu rendah. Hal itu karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak yang ditetapkan Rp 261 miliar belum tercapai.

       Karena itu pula kebijakan penghapusan denda PBB 2013 ke bawah pun diberlakukan untuk mencapai target yang diberikan pemimpin mereka. Kabid PBB dan BPHTB, DPPKAD Kota Tangsel, Indri Sari Yuniandri mengatakan sampai sekarang jajarannya masih terus mengejar target dari penerimaan PBB. Bahkan, mereka pun telah mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada 400 ribu warga yang menunggak PBB agar segera membayar kewajibannya.

       Sebab, selama ini kesadaran pembayaran PBB itu belum mencapai 100 persen dari 1,5 juta wajib PBB.

”Kesadaran pembayaran PBB warga baru 70 persen dan belum sampai 100 persen. Ini yang sedang kami selesaikan agar warga dapat mengetahui pentingnya PBB. Yang menunggak baru 30 persen sehingga terget penerimaan PBB sampai sekarang belum tercapai,” katanya kepada INDOPOS, kemarin (6/12).

       Lebih lanjut, Indri menjelaskan, untuk mengejar target penerimaan PBB ini Pemkot Tangsel mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi denda pajak khusus PBB. Dimana, penghapusan denda sebesar 30 persen tersebut ditetapkan sejak 26 November 2016 hingga 31 Agustus 2017 mendatang.

       Namun, syarat untuk mendapatkan penghapusan denda itu warga yang menunggak PBB harus melunasi tunggakan PBB pada 2014, dan 2015 sampai 2016.

”Dari buku I, II dan III kami lihat banyak warga yang menunggak PBB, kisarannya bervariasi. Jadi untuk mengejar target ini maka kebujakan penghapusan denda itu diberlakukan, dan warga tidak perlu khawatir lagi. Ya tentunya syarat untuk dapat menghapus denda itu harus melunasi tunggakan PBB selama tiga tahun terakhir,” ungkapnya.

       Selain untuk mengejar target PBB, sambung Indri, amnsti denda PBB sebesar 30 persen tersebut juga sekaligus untuk melakukan pendataan ulang SPPT PBB yang menunggak oleh masyaralat Tangsel. Mengingat, saat ini wajib PBB itu telah banyak berpindah ke luar daerah. Dan juga proses jual beli bangunan mereka kepada warga yang bukan warga Tangsel pun terjadi.

“Cukup banyak masyarakat yang menunggak PBB sehingga perlu dikaji dan didata ulang. Karena sekarang wajib PBB itu sudah ada yang meninggal dan pindah. Makanya itu kami akan validitasi kembali data yang ada,” jelasnya.

       Sementara itu, Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany menuturkan, dikeluarkan kebijakan penghapusan denda tunggakan PBB itu untuk menyadarkan masyarakat agar taat dalam melunasi kewajibannya. Apalagi melalui penambahan PAD dari sektor PBB dapat digunakan untuk melaksanakan pembagunan infrastruktur yang dibutuhkan warga. Baik itu fasilitas kesehatan, jalan lingkungan dan jalan kota, serta fasilitas penunjang lain.

       ”Saat ini sistem jemput bola dengan mempermudah mereka mau membayar PBB perlu dilakukan. Jika terus di desak ini tidak akan menyelesaikan masalah. Toh dari PBB membuat PAD Tangsel bertambah, Kemenkeu saja mengeluarkan amnesti pajak kenapa pemerintah daerah tidak dapat melakukan hal serupa,” tuturnya. (cok)  

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #pajak # 

Berita Terkait

Ratusan Mobil Mewah Tunggak Pajak

Jakarta Raya

Anggaran Defisit, Pemda Kejar Pajak PBB

Megapolitan

Kesulitan Kejar Target Pajak

Nasional

Belasan WP Dapat Door Prize

Banten Raya

Menunggak Pajak, SnowBay TMII Tetap Beroperasi

Jakarta Raya

Target PAD Reklame Tak Tercapai

Megapolitan

IKLAN