Rabu, 14 November 2018 07:55 WIB
pmk

Megapolitan

99 Pejabat Belum Serahkan LHKPN

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ternyata belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila dalam satu pekan ke depan tidak melaporkan, maka sanksi berat bakal diberikan.

       ”Sampai 14 Desember 2016, masih banyak pejabat Kota Bekasi yang belum juga memberikan LHKPN kepada KPK, maka sanksi berat akan kami berikan,” terang Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Cucu Syamsudin, kemarin (7/12). 

       Cucu menambahkan, batas masa waktu tanggal 14 Desember 2016 itu bersamaan dengan evaluasi pihak KPK atas penyerahan LHKPN. Menurutnya, siapapun yang tidak membuat laporan, terancam sanksi berat. ”Silahkan saja yang tidak mau berikan laporan, tapi ingat sanksinya berat sesuai dengan aturan wali kota,” katanya juga.

       Sanksi yang akan diberikan itu, kata Cucu berupa penurunan pangkat setingkat di bawahnya. Aturan itu kata dia, sudah sesuai dengan Perwal No 11 Tahun 2015, tentang Laporan Harta Kekayaan Negara di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. 

 Menurutnya juga, total pejabat yang belum memberikan LHKPN sampai dengan minggu ini mencapai 99 orang. Karena itu pihaknya mengimbau bagi para pejabat baik eselon dua, tiga dan empat serta pejabat pelaksana panitia barang jasa untuk segera membuat LHKPN. ”Saat ini tinggal 99 pejabat yang belum melaporkan hartanya,” jelasnya.

       Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendera Sukarmaji menyesalkan masih adanya pejabat yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Padahal, untuk mengikuti aturan itu sangat mudah, setelah formnya disediakan. ”Karena tinggal diisi saja form itu karena draftnya sudah ada,” imbuhnya.

       Bahkan,  pria yang akrab disapa Roy menjelaskan, kalau para pejabat yang belum juga memberikan laporan LHKPN hingga batas waktu maka sanksi menunggu. ”Padahal pada apel Senin (5/12) lalu, para pejabat yang belum mengisi LHKPN itu sudah diperingati. Bahkan dibariskan berbeda dengan pejabat lain yang sudah mengisi LHKPN. Sengaja kita pisahkan barisanya. Ini biar semua tau siapa yang tidak tertib,” tandasnya. (dny)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #peristiwa 

Berita Terkait

Israel Bunuh Panglima Al-Qassam

Internasional

Rumah Dilahap Api, Puluhan Selebriti AS Mengungsi

Internasional

Kebakaran California, 25 Orang Tewas

Internasional

Laddy Gaga Tinggalkan Malibu

Indotainment

Gelar Perkara Kasus Pelajar Tewas Dibacok

Jakarta Raya

Jurnalis Kritis Mati Dalam Penjara Saudi

Internasional

IKLAN