Senin, 24 September 2018 09:06 WIB
pmk

Hukum

UU ITE Jangan Tebang Pilih

Redaktur:

Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah sah dipergunakan oleh aparat kepolisian untuk menindak segala bentuk kejahatan di dalam dunia maya, khususnya sosial media (sosmed). Namun sayangnya, penerapan UU yang baru sumur jagung ini seakan serampangan dan menjadi sebuah senjata pamungkas bagi pemerintah untuk menindak pihak-pihak yang terlalu mengkritisi kinerjanya.

”Penetapan UU ITE ini sepertinya sebagai bentuk subversif yang anti pemerintah sementara yang pro-pemerintah malah seakan dilindungi,” ungkap politikus PKS, Mahfuz Sidik dalam keterangan di Gedung DPR RI di Jakarta, Kamis (8/12).

Menurut Mahfuz, aparat penegak hukum seharusnya melihat dan mempertimbangkan konteks persoalan yang menjadi penyebab, sebelum mengambil tindakan lebih dalam terhadap pelaku aktivis demokrasi. ”Kalau tidak ada kasus Ahok, saya yakin tidak akan seperti ini. Hakikatnya seperti tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api,” tegasnya.

Bekas Ketua Komisi I DPR RI ini pun menilai penerapan UU ITE jika serampangan diberlakukan kepada pengguna sosmed tentu akan menuai masalah baru. ”Kalau UU ITE terkait dengan pelanggaran dan sanksi pidana mau diterapkan dengan gebyah-uyah, maka akan ada ribuan netizen yang akan masuk penjara, baik dari kalangan yang pro maupun kontra. Lalu ribuan orang lain akan saling melaporkan satu sama lain,” kata Mahfuz.

Menyikapi hal tersebut, Mahfuz juga meminta kepada pemerintah untuk  mulai mengintensifkan mengedukasi ke masyarakat luas tentang penggunaan internet yang benar dan baik termasuk bentuk pelanggaran dan sanksi pidananya dalam undang-undang. ”Jika penerapannya seperti ini dan Pemerintah tidak mengedukasi UU ITE ini secara baik, percayalah ke depannya akan menimbulkan masalah baru bagi bangsa ini,” tandasnya.

Pemaparan berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin menegaskan membantah bahwa penerapan UU ITE terkesan serampangan dan tidak memiliki dasar yang kuat. Hal tersebut dikarenakan dilengkapi dengan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen) yang mempekuat kajian hukum yang ada.

”DPR sudah minta UU ITE dilengkapi dengan Perpres. Sesudah ada Perpres, nanti ada Permen, jadi tidak benar bahwa terapannya saat ini menjadi serampangan dan menekan kegiatan demokrasi yang ada,” ujar pria yang akrab disapa Kang Tebe saat dihubungi di Jakarta.

Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini  mengungkapkan bahwa revisi UU ITE telah melalui rangkaian tahap yang cukup panjang salah satunya telah berkonsultasi dengan banyak pihak dari beragam latar belakang untuk meminta masukan.

”Kami berbicara bukan hanya dengan kelompok masyarakat, dengan LSM, dan lain sebagainya. Kami (juga) berbicara dengan tokoh pendidik, kemudian dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat dan lain sebagainya,” imbuh mantan purnawirawan TNI ini.

Adapun terkait distribusi konten bermuatan pencemaran nama baik atau indikasi ke arah makar yang diatur di Pasal 27 ayat 3 UU ITE, ia menilai bahwa revisi yang dilakukan di pasal tersebut, merupakan jalan terbaik.

”Menurut ajaran agama, mencemarkan orang, itu aib. Itu kan tidak dibenarkan. Lalu juga menghina orang, juga tidak dibenarkan. Oleh karenanya, diubah pasal-pasalnya, diubah sanksi-sanksinya, dengan catatan, kita berdemokrasi, bebas berekspresi, tapi tidak menabrak rambu-rambu yang ada. Itu adalah etika dan juga ajaran agama, jadi sudah jelaskan bahwa undang-undang ini kuat dan berdasar,” pungkas pria kelahiran Majalengka, Jawa Barat tersebut. 

Sementara itu, Praktisi keamanan Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha mengatakan, UU ITE tidak menjadi ancaman kalau masyarakat memperlakukan dunia maya seperti dunia nyata.

Menurut dia, kesalahan selama ini masih banyak yang beranggapan mereka bisa menjadi siapa saja dan dapat berbuat apa saja di dunia maya atau media sosial. ”Jadi, norma-norma yang ada di dunia nyata kita lakukan juga di dunia maya,” kata Pratama, di Jakarta.

Dia mengatakan memang ada beberapa poin di UU ITE baru yang perlu dicermati. Ada poin revisi yang memang untuk tujuan baik. Namun menurutnya ada juga yang membahayakan kebebasan untuk berekspresi. ”Misalnya ada seseorang yang menyebarkan informasi pencemaran nama baik kepada banyak orang, dan tidak diketahui siapa pembuat yang sebenarnya, siapa pun yang ikut menyebarkan pesan itu bisa terkena pidana,” terang pria asal Cepu ini.

Pratama mengimbau agar masyarakat harus hati-hati. Sebab, pasal pencemaran nama baik ini sering digunakan oleh pihak yang punya jabatan atau kekuasaan untuk menjerat orang-orang yang dianggap mencemarkan nama baik. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #uu-ite 

Berita Terkait

IKLAN