Minggu, 23 September 2018 03:41 WIB
pmk

Hukum

Kasus Andika Jalan di Tempat, Anggota DPR Ini Gregetan

Redaktur: Syahrir Lantoni

calon Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumi

INDOPOS.CO.ID  - DPR mempertanyakan progres Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memeriksa calon Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumi. Pasalnya, lembaga antirasuah dalam hal ini terkesan jalan di tempat. Hal itu terkait kasus TPPU Tubabus Chaeri Wardana alias Wawan yang telah divonis sebagai koruptor. 

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan, pihaknya mendorong KPK untuk memegakkan hukum secara profesional. 

"Tak perlu analisis yang berat untuk memahami persoalan TPPU Wawan. Yang namanya uang hasil korupsi itu patut diduga pertama-tama itu mengalir ke isteri, keluarga, dan kerabat terdekat. Kita tahu bahwa KPK sudah memeriksa Walikota Tangsel Airin, Bupati Serang Tatu, sampai Andika Hazrumy yang saat ini running sebagai calon wakil gubernur Banten mendampingi Wahidin Halim. Tinggal konfirmasi saja ke KPK, sudah sejauh mana hasil pemeriksaannya," ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (9/12).

Masih di kesempatan yang sama TB Hasanudin juga mendorong agar kasus-kasus korupsi yang saat ini terbelengkalai juga segera diselesaikan dengan cepat. Ia menyebut di antaranya kasus tanah bandara dan kasus Pasar Babakan. Ia memastikan akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan semua lembaga terkait berdasarkan bukti-bukti awal yang telah diterimanya.

Politisi PDIP itu juga akan memberi perhatian serius dalam agenda pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Ia menyebut agenda pemberantasan korupsi menempati prioritas utama karena korupsi kerap menjadi kendala utama yang menghambat kesejahteraan masyarakat.

"Saya terkait dengan pernyataan panas Ketua KPK Agus Rahardjo beberapa waktu lalu sepenuhnya mendukung pernyataan KPK yang meminta masyarakat untuk betul-betul berhati-hati terhadap kandidat yang memiliki kaitan erat dengan politik dinasti," ucap TB Hasanudin.

Ia menilai, kasus Cimahi baru-baru ini dan sebelumnya di Banten yang melibatkan keluarga besar Ratu Atut Chosiyah menunjukkan hubungan yang amat kuat antara dinasti politik dan perilaku koruptif. Dia juga memandang, pernyataan Ketua KPK harus betul-betul jadi fokus perhatian masyarakat Banten sebelum menjatuhkan pilihan. (aen)‎


TOPIK BERITA TERKAIT: #korupsi 

Berita Terkait

Misbakhun: Penguatan LKPP Untuk Cegah Korupsi

Nasional

KPK Terus Selidiki Kasus Suap Mesin Pesawat Garuda

Nasional

Cicil Uang Pengganti, Setnov Jual Harta

Nasional

IKLAN