Selasa, 25 September 2018 02:27 WIB
pmk

Hukum

Laporan Masyarakat Efektif Kikis Pungli

Redaktur: Syahrir Lantoni

Menkopolhukam, Wiranto

INDOPOS.CO.ID - Sebanyak 16.000 lebih laporan ditampung tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI (Kemenkopolhukam). Menkopolhukam, Wiranto menilai hal tersebut sebagai tanda terkikisnya semangat melakukan pungutan liar. Sebab, laporan yang datang dari masyarakat atas pungli ini sangat efektif.

"Diselesaikan  dengan baik. Artinya, itu laporan-laporan terhadap pungli yang kelihatan. Tapi kami menilai bahwa semangat untuk pungli itu sebagian besar sudah kita kikis. karena ternyata laporan dari masyarakat itu sangat efektif dan kita kan sudah menjamin bahwa pelapor tidak kita eksposkan dan ternyata reaksi dari masyarakat itu sangat kuat sekali untuk melaporkan," ujar Menko di kantornya, Jumat (9/12). 

Belum jelas mengenai keefektifan laporan yang diterima Saber Pungli, mengingat menurut pengakuan Wiranto baru sebagian yang diteruskan pada Kementerian/Lembaga terkait. Meski demikian Menko menegaskan pihaknya akan terus menjadi gerbang utama dalam sistem pelaporan ini. Karena pada dasarnya, untuk menindak dan menghentikan Pungli perlu laporan dari masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pelaku.

"Itu terbukti laporan ini tidak pernah surut. Semakin harus konstanlah artinya tidak kemudian menyusut. Semangat untuk laporan ini sudah merata di masyarakat, dan laporan ini sesungguhnya kita perlukan. Karena dengan laporan ini sesungguhnya kita bisa bereaksi lebih cepat lagi," sambung Wiranto.

Di kesempatan yang sama, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Kepolisian RI Komisaris Jenderal Dwi Priyatno menjelaskan soal tindak lanjut laporan yang diterima tim saber pungli. Pihaknya akan memilah laporan-laporan tersebut menjadi dua kategori yakni pencegahan dan penindakan sebelum dieksekusi. "Sebagian sudah dikirimkan ke propinsi dan lembaga. Selalu kami update, nanti hari selasa ketua UPP (Unit Pemberantasan Pungli) daerah kita berikan data untuk segera ditindaklanjuti," ujar Dwi.

Kementerian Dalam Negeri Masih Tinggi Pungli

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Kepolisian RI Komisaris Jenderal Dwi Priyatno membeberkan aktifitas pemerintahan rawan pungutan liar (pungli). Menurutnya tindakan ilegal itu terpusat di ranah pelayanan publik seperti kepengurusan dokumen dan lain hal. Adapun lingkungan Kementerian Dalam Negeri dikatakan menempati urutan paling atas soal hal ini. 

"Kami juga upayakan sektor pemberantasan terkait pungli ini. Sementara data terakhir pihak yang terlibat pungli dari Kemendari masih cukup tinggi," tuturnya.

Sementara terkait 16 ribu lebih data laporan terkait pungli yang diterima di posko pusat menurut Dwi masih akan dipilah lagi. Terutama dari aspek apakah aduan itu hanya berisi informasi, kelengkapan aduan dan baru nantinya ditindaklanjuti. Ada skema intelijen yang dijalankan untuk memproses data-data yang masuk, supaya nantinya data menjadi A1.

Tak hanya analisis dari penerimaan data, Ketua Saber Pungli ini juga melakukan sosialisasi, membangun sistem, mengkampanyekan gerakan anti pungli dan yang terpenting mengusahakan pengarusutamaan IT. Tujuannya yakni tak ada transaksi secara langsung antara pelayan publik dan yang dilayani, sehingga tak ada celah pungli. Terkait sosialisasi, pada 18 Desember nanti akan ada kampanye budaya pemberantasan pungli di sekitar Bunderan HI, Jakarta. 

"Ya tentunya sekarang ada hari antikorupsi, kita manfaatkan momentum itu minggu depan. Supaya masyarakat jadi tahu dan ikut berpartisipasi karena masyarakat kan ikut mengawasi dalam pemberantasan pungutan liar," demikian Dwi. (adn)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pungli 

Berita Terkait

Pemkot Tangerang Segera Copot Lurah Paninggilan

Banten Raya

Pungli Angkot, Delapan Oknum Dishub Kena OTT

Megapolitan

Duh Kepala BPN Sorong Kena OTT Saber Pungli

Nusantara

Kasat Lantas Polres Bekasi Kota Dicopot

Megapolitan

IKLAN