Kamis, 15 November 2018 09:49 WIB
pmk

Hukum

Diam-Diam, Kejagung Garap MS Kaban

Redaktur: Wahyu Sakti Awan

INDOPOS.CO.ID– Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban diperiksa secara diam – diam Kejaksaan Agung (Agung) pada Senin (5/12) lalu. Pemeriksaan mantan Ketua Umum PBB ini terkait kasus dugaan korupsi pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan RI  dan penyalahgunaan terbit CnC (clear and clear) serta kasus penetapan jumlah royalty dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM serta penyalahgunaan menyangkut ekspor nikel.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah saat dikonfirmasikan membenarkan MS Kaban diperiksa pada Senin lalu. ”Benar pemeriksaan itu. Rencananya ada pemeriksaan ulang, tapi dia (MS Kaban) ada alasan tertentu sehingga pemeriksaan sempat ditunda, ” kata Arminsyah, kemarin.

Namun dalam pemeriksaan kali ini, ungkap Arminsyah, status MS Kaban masih sebagai saksi.  MS Kaban diperiksa karena pernah mengeluarkan izin saat menjabat  sebagai Menteri Kehutanan. Soal apakah pemeriksaan kali ini bisa mengungkap calon tersangka, Arminsyah belum mau berandai-andai. ‎Dia hanya memastikan bahwa penyidik akan memeriksa siapapun yang terkait dengan kasus tersebut. ”Termasuk Pak Kaban. Soal waktunya, kita serahkan kepada penyidik,” ujarnya. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Mohammad Rum sebelumnya mengungkapkan dalam kasus ini pihaknya baru menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) umum. ”Artinya belum ada tersangka,” katanya beberapa waktu lalu.

Diungkapkan kasus ini bermula adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan antara lain menggunakan surat palsu berupa rekomendasi Gubernur Maluku Utara terhadap lahan yang diberikan Kuasa Pertambangan (KPK) oleh Bupati Halmahera Timur yang diberikan kepada PT KPT. Selain itu juga terjadi penyalahgunaan kewenangan penerbitan sertifikat Clear and Clean dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM serta penetapan jumlah royalty menyankut Ekspor Nikel.

Untuk menguatkan bukti dugaan korupsi penyidik pernah memeriksa sejumlah saksi secara maraton. Saksi Badrun Zaini selaku Tim Pelaksana kepada penyidik menyampaikan pelaksanaan tata batas sesuai permohonan IPPKH atas nama PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara. Hal yang sama juga disampikan saksi Farhanah yang saat itu menjabat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah 6 Manado. 

Sementara saksi Suparno menerangkan bahwa pernah ada permintaan hukum terkait adanya putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang atas penerbitan kuasa pertambangan oleh Gubernur Maluku Utara kepada PT. Wacana Karya Mineral. ”Sudah ada 12 saksi yang kita periksa. Jadi penyidikan terus jalan, tunggu saja,” kata Rum.

PT KPT merupakan anak usaha dari Harita Group yang diduga dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga konglongmerat Lim Hariyanto Wijaya Sarwono. Perusahaan ini bergerak di sektor sumber daya alam dengan wilayah operasi di seluruh Indonesia. Harita Group saat ini mengoperasikan bisnis pertambangan nikel, bauksit, dan perkebunan kelapa sawit (lewat Bumitama Agri di Singapura), perkapalan, perkayuan, dan batu bara. 
 

Saat ini PT KPT menggugat Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara (Malut) saat ini, Abdul Gani Kasuba yang mencabut izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Halmahera Timur. PT KPT juga melakukan gugatan intervensi terhadap PT Wacana Karya Mineral (WKM), perusahaan yang menggantikan posisi PT KPT. 

Rum menegaskan, dalam kasus ini ada dua perbutan melawan hukum. Pertama, masalah penggunaan surat palsu. Kedua masalah penyalahgunaan kewenangan untuk penerbitan sertifkat CnC. Akibat perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan kerugian negara yang mencapai ratusan juta dolar. "Soal kerugian negara ini, masih dalam perhitungan di BPKP,” kata Rum. (ydh)

 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: # 

Berita Terkait

Target PAD Reklame Tak Tercapai

Megapolitan

Mabes Polri: Situasi Sudah Terkendali

Headline

Martir (Hidup) Itu Bernama Novel Baswedan

Opini

Asyik, Ariel Tatum Balikan Lagi Sama Mantan

Indotainment

IKLAN