Sabtu, 22 September 2018 02:58 WIB
pmk

Internasional

Parlemen Paksa Park Serahkan Kekuasaan ke PM

Redaktur: Wahyu Sakti Awan

MAKIN TERPOJOK: Presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun-hye. Foto; Japan Times

INDOPOS.CO.ID– Presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun-hye tidak bisa berkutik. Keinginannya untuk bisa mundur teratur gagal sudah. Sebab, sebagian besar anggota parlemen setuju dia dimakzulkan. Dari hasil voting kemarin (9/12), sebanyak 234 legislator mendukung pemakzulan, 56 orang menolak, dan 6 orang abstain.

’’Saya meminta maaf kepada semua penduduk Korsel karena kecerobohan yang saya lakukan telah membuat kekacauan secara nasional,’’ ujar Park dalam siaran televisi nasional setelah pemungutan suara. Itu kali ketiga Park meminta maaf kepada publik. Presiden ke-11 Korsel tersebut juga menyatakan menerima keputusan parlemen.

Oposisi memang sudah memprediksi mosi pemakzulan bakal berhasil. Namun, jumlah legislator yang mendukung pemakzulan itu melebihi ekspektasi mereka. Dari 300 kursi di parlemen, jumlah legislator oposisi dan independen hanya 171 orang. Sisanya adalah milik partai penguasa, Saenuri.

Untuk meloloskan mosi pemakzulan, dibutuhkan 200 dukungan. Dari hasil di atas, artinya, ada 63 legislator Saenuri yang memberikan dukungan. Padahal, awalnya, anggota Saenuri di parlemen yang anti-Park hanya 30–40 orang. Itu pun mereka ragu-ragu memberikan suara dalam pemakzulan.

’’Pemakzulan ini telah menjadi revolusi sipil yang terhormat di mana orang-orang kami mengalahkan pemimpin yang tidak kompeten,’’ ucap Pemimpin Partai Demokratik Choo Mi-ae

Kini mosi pemakzulan itu diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibahas. Maksimal 180 hari lagi baru bisa diketahui pemakzulan tersebut diterima atau tidak. Selama itu pula, Park tetap menjadi presiden, tetap memiliki imunitas, tetapi tanpa kekuasaan. Hingga kemarin, Park tidak berencana mundur. Mungkin dia berharap MK menolak pemakzulan sehingga bisa kembali berkuasa.

Park memang bukan presiden pertama yang dimakzulkan. Pada 2004 parlemen memakzulkan mantan presiden Roh Moo-hyun. Dia kehilangan kekuasaannya sebagai presiden selama 63 hari sebelum akhinya MK menolak mosi pemakzulan yang diajukan parlemen. Roh kembali ke kedudukannya semula hingga masa jabatannya berakhir. Bedanya dengan Park, saat itu opini publik justru menentang pemakzulan Roh.

Kini Perdana Menteri (PM) Hwang Kyo-ahn yang mengambil alih kekuasaan untuk sementara. Yakni, hingga ada putusan MK. Jika MK menolak pemakzulan, kekuasaan yang dipegang Hwang akan dikembalikan kepada Park. Namun, jika pemakzulan diterima, pilpres akan digelar dalam 60 hari setelahnya. Selama itu Hwang bakal memimpin Korsel untuk sementara hingga presiden yang baru terpilih.

’’Saya berdiri di sini dengan berat dan sedih. Sebagai penasihat presiden, saya merasa sangat bertanggung jawab atas situasi yang kami hadapi saat ini,’’ kata Hwang saat memberikan pernyataan resmi tentang pemakzulan tersebut.

Kesedihan Hwang tentu saja tidak dirasakan oleh penduduk Korsel. Mereka yang menunggu hasil voting di depan parlemen bersorak gembira begitu mengetahui hasilnya. Rakyat memang sudah tidak percaya lagi dengan presiden perempuan pertama Korsel itu. Dukungan untuknya merosot tajam hingga di angka 5 persen saja. Selama beberapa pekan, ratusan ribu penduduk turun ke jalan menuntut agar Park mundur.

’’Kekuatan lilin (yang dibawa saat aksi damai, Red) telah membuat perubahan besar tanpa harus ada penangkapan maupun korban,’’ jelas Wali Kota Seongnam Lee Jae-myeong. Profesor di Dong-A University, Busan, Kang Dong-wan mengungkapkan bahwa tingginya dukungan pemakzulan dari legislator Saenuri memang tidak lepas dari tekanan masyarakat melalui demo setiap pekan yang mereka lakukan.

’’Tampaknya, banyak anggota Saenuri yang memberikan dukungan daripada yang diharapkan setelah mereka menyadari bahwa partai bisa hancur jika mosi pemakzulan tidak disetujui,’’ tuturnya. (Reuters/AFP/CNN/sha/c20/any/JPG)


TOPIK BERITA TERKAIT: # 

Berita Terkait

IKLAN