Sabtu, 17 November 2018 08:28 WIB
pmk

Hukum

Gema Kosgoro Dorong KPK Buka Cabang di Ibukota Provinsi

Redaktur: Wahyu Sakti Awan

PEDULI BANGSA: Anggota Gema Kosgoro berfoto bersama. Foto: Muhammad Solikhin/INDOPOS


INDOPOS.CO.ID-Gerakan Mahasiswa Kosgoro (Gema Kosgoro) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperkuat dengan membuka kantor cabang di seluruh ibukota provinsi agar penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat lebih cepat, efektif dan efisien.

Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gema Kosgoro HM Untung Kurniadi dalam diskusi refleksi hari anti korupsi se-dunia di Wisma Mas Isman,Jumat (9/12/2016).

"Gerakan Mahasiswa Kosgoro berpendapat KPK harus diperkuat. Harus lebih mandiri. Selain diperkuat anggaran dan personil serta kewenangan dan SOP nya harus diperkuat secara struktural dan teritorial. Caranya dengan membuka kantor cabang di seluruh ibukota provinsi. Dengan demikian KPK dapat lebih efektif dan efisien dalam menangani kasus korupsi," kata Untung.

Gema Kosgoro meyakini, dengan dibukanya kantor cabang KPK di setiap ibukota provinsi akan mendongkrak kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di daerah.

"Pemberantasan korupsi di daerah tidak bisa hanya mengandalkan penyadapan dan operasi tangkap tangan saja. Karena hasilnya akan sangat terbatas sekali. Sehingga tidak efektif dalm menimbulkan efek jera kepada pelaku korupsi. Makanya KPK perlu diperkuat secara struktural. Jadi KPK leluasa melakukan pengembangan dari penyelidikan dan penyidikan. Sehingga lebih efektif dan efisien," papar Untung.

Dia juga menilai pemberantasan korupsi di Indonesia harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Pasalnya, KPK tidak bisa melakukan sendiri tanpa dukungan dari masyarakat Indonesia.
 

"Jadi penguatan KPK secara struktural dan teritorial harus didukung. Termasuk perguruan tinggi di Indonesia harus support dengan mencetak sarjana anti korupsi. Partai politik harus mensupport dengan menghasilkan kader anti korupsi. Pesantren harus dukung dengan mencetak santri anti korupsi. Semua harus bertanggung jawab, meskipun secara resmi yang ditugaskan oleh negara untuk memberantas korupsi adalah KPK," tandas Untung.(Muhammad Solikhin/*)


TOPIK BERITA TERKAIT: # 

Berita Terkait

Target PAD Reklame Tak Tercapai

Megapolitan

Mabes Polri: Situasi Sudah Terkendali

Headline

Martir (Hidup) Itu Bernama Novel Baswedan

Opini

Asyik, Ariel Tatum Balikan Lagi Sama Mantan

Indotainment

IKLAN