Banyak Abal, Data Akun Kampanye Direvisi Kembali

INDOPOS.CO.ID – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap, SP, M.Si meminta KPU dan Panwaslu Bengkulu Tengah (Benteng) mendata kembali akun kampanye 3 pasangan calon (paslon) peserta Pilbup Benteng 2017. Itu untuk menyikapi banyaknya akun kampanye yang bermunculan di media sosial (medsos). Dikhawatirkan banyaknya akun kampanye di medsos itu ada yang tidak resmi alias abal sehingga berpotensi menimbulkan kericuhan. 

‘’Kami harap akun kampanye ketiga paslon di medsos yang telah didaftarkan ke Dishubkominfo dicek kembali. Kalau ada yang tidak resmi, harap ditindaklanjuti supaya tidak mengganggu jalannya Pilkada yang tertib dan aman. Ini demi kepentingan bersama, yakni menciptakan Pilkada yang sukses, jujur dan adil,’’ terang Parsadaan. 

Baca Juga :

Pelanggaran Prokes Pilkada Meroket

Dijelaskannya, akun kampanye paslon di medsos itu jumlahnya dibolehkan lebih dari satu. Sepanjang didaftarkan tetap diakui. Akun kampanye itu harus didaftarkan sejak penetapan paslon oleh KPU Benteng. Soalnya akun kampanye paslon yang diakui KPU dan Panwaslu Benteng adalah akun yang didaftarkan ke Dishubkominfo dan ditembuskan ke KPU dan Panwaslu Benteng. 

‘’Untuk akun kampanye abal-abal, juga jangan dianggap sepele. Kalau membuat keonaran sehingga mengganggu kenyamanan Pilkada, pelakunya tetap akan diproses hukum. Pelanggaran kampanye di akun medsos tidak hanya sebatas yang bersifat menjatuhkan nama baik paslon lain. Pengunggahan tulisan, gambar atau video  yang berbau pidana lain juga bisa dipidana,’’ papar Parsadaan. 

Baca Juga :

Diantaranya mengunggah tulisan, gambar atau video barbau porno atau yang berisi penistaan agama dan unsur SARA serta gambar dan tulisan yang merugikan orang lain. Terpisah, Divisi Logistik KPU Benteng, Dodi Herawansyah, S.Pd, MM mengaku belum mengetahui pasti jumlah akun kampanye paslon di medsos. Namun dari data awal, masing-masing memiliki satu akun kampanye resmi yang terdaftar di Dishubkominfo Benteng dan sudah ditembuskan ke KPU dan Panwaslu Benteng. (sca/JPG)

Komentar telah ditutup.