Pemerintah Getol Desak Moratorium UN

INDOPOS.CO.ID – Sikap pemerintah menolak rencana moratorium Ujian Nasional (UN) bertolak belakang dengan keinginan organisasi guru dan mayoritas Anggota DPR Komisi X, kendati disertai pertanyaan pengganti UN. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia(FSGI) Retno Listyrti menyayangkan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menolak moratorium UN. Pasalnya, rencana tersebut merupakan usulan masyarakat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Kami sebagai organisasi profesi guru getol (keras, Red) menyuarakan penolakan UN sebagai penentu kelulusan siswa. Ini sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang UN yang inkrah pada 2009 lalu," ungkap Retno, Senin, (12/12).

Dia menuturkan, masyarakat yang terdiri dari peserta didik, pendidik, dan orang tua menilai kebijakan UN tidak membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat. Karena itu, FSGI berharap moratorium UN bisa dilaksanakan pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan JK. Tujuannya, untuk mencapai standar pendidikan nasional. "Kami memiliki delapan alasan UN harus dimoratorium," tegasnya.

Menurut Retno, UN tidak terbukti meningkatkan kualitas pendidikan seperti klaim  Wapres JK. Secara pedagogis UN membuat pembelajaran dan pengajaran menjadi kering. Ini karena kebijakan penilaian pendidikan tidak diserahkan kepada guru dan sekolah.

Sementara, dikatakan Retno, alasan lain adalah  tidak terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan soal UN yang berindikator sama di seluruh wilayah Indonesia. Dan, ada ketidakadilan dalam menyelenggarakan UN dengan standar soal berindikator sama. "Guru-guru tidak bangga dengan hasil UN yang diraih anak didiknya, karena mereka melihat dan mendengar sendiri proses penyebaran kunci jawaban," tandasnya.

UN sebagai penentu kelulusan, lanjut Retno, berpotensi terjadinya peluang banyak pihak untuk tidak jujur. Sehingga di masyarakat berkembang pendapat UN hanya ada dua pilihan jujur, tapi tidak lulus atau tidak jujur namun lulus. "Pelaksanaan UN tidak obyektif, dan mutu/ kompetensi lulusan diragukan," katanya.

Baca Juga :

Siap-Siap Komersialisasi Pendidikan

Dengan alasan tersebut, FSGI merekomendasikan kepada pemerintah agar menerbitkan keputusan moratorium UN hingga menyelenggarakan UN secara berkala setiap tiga atau lima tahun sekali dan mengalokasikan dana UN untuk pembiayaan pencapaian standar kompetensi pendidik dan pemenuhan standar sarana prasarana (Sarpras) pendidikan, terutama peningkatan kualitas guru.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menegaskan, bila benar-benar moratorium UN tidak diterapkan, maka opsi pelaksanaan UN tahun ajaran 2016/ 2017 akan menggunakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Pasalnya, waktu yang tersisa tidak memungkinkan untuk pelaksanaan Ujian Nasional Pensil Kertas (UNPK). "Waktunya tidak memungkinkan untuk kita melakukan lelang untuk cetak soal UN," katanya.

Dengan pelaksanaan UNBK, kata dia, pihak Kemendikbud harus melakukan penjadwalan. Ini karena belum seluruh sekolah di Indonesia belum memiliki fasilitas komputer. "Kita harus cepat dalam pengadaan komputer untuk UNBK," tegasnya. (nas)

Komentar telah ditutup.