Minggu, 23 September 2018 02:05 WIB
pmk

Hukum

Janji Kembalikan Uang Negara, Brigjen Teddy Ajukan Banding

Redaktur:

Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Tindakan melawan hukum dengan menggelapkan uang negara sebesar USD 12 juta atau setara dengan Rp 162,5 miliar yang dilakukan Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Teddy Hernayadi saat menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemhan), membuat dirinya harus mendekam di dalam sel seumur hidup. 

Tidak mau pasrah dengan vonis tersebut, sang jenderal bintang satu itu akhirnya mengajukan banding pada 6 Desember lalu. Kuasa hukum Brigjen Teddy, Kolonel (Chk) Marthin Ginting mengatakan bahwa kliennya telah mengajukan berkas banding dengan sejumlah pertimbangan. 

Di antaranya adalah bahwa kliennya merasa keberatan dengan vonis hukuman seumur hidup yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada akhir November lalu. "Sudah diajukan sekarang kita tinggal menunggu proses banding," kata Marthin saat dihubungi Jawa Pos (INDOPOS Grup) melalui telepon, kemarin (12/12).
     
Marthin juga mengatakan bahwa dalam berkas putusan majelis hakim yang mengatakan bahwa dirinya terbukti menilep uang negara sebesar USD 12 juta atau setara dengan Rp 162,5 miliar dari pembayaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kemhan pada 2010-2014 lalu terlalu berlebihan. Berdasarkan perhitungannya, angka kerugian tidak sebesar itu.
     
”Kalau angkanya segitu saya kira tidak sampai segitu besarnya. Tapi hanya USD 7,7 juta (setara Rp 102,6 miliar, Red),” ungkapnya. Dia juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dinilai sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kliennya selama di dalam persidangan. 

Seperti misalnya tindakan baik Brigjen Teddy selama dalam proses persidangan dan itikad baik Teddy dengan mengakui perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. ”Hal yang memberatkan saja yang dilihat hakim. Apalagi Brigjen Teddy juga bersedia untuk mengembalikan uang negara tersebut," tuturnya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa status kepangkatan kliennya hingga kini masih melekat pada dirinya. Hal tersebut karena proses hukum terhadapnya belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).  ”Menunggu proses hukumnya selesai," imbuhnya juga.

Sementara itu, pihak Kemhan belum dapat dimintai respon terkait upaya banding yang dilakukan Brigjen Teddy tersebut. Juru Bicara maupun Inspektur Jenderal Kemhan belum mengangkat panggilan telepon yang diupayakan koran ini kemarin.

Sebagaimana yang diketahui, vonis yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhadap kasus korupsi yang dilakukan Brigjen Teddy memang tergolong tinggi. Karena itu, banyak pihak yang mengapresiasi putusan tersebut. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu Kemhan mengungkap aktor korupsi lainnya, mengingat jumlah uang korupsi yang dinikmati Brigjen Teddy sangat besar.

Di saat yang bersamaan, secara internal Kemhan juga melakukan pemeriksaan terhadap 53 saksi yang diduga mengetahui dan bahkan ikut menikmati uang hasil korupsi Brigjen Teddy tersebut. Para saksi tersebut sebagian besar adalah sahabat dan mitra bisnis Brigjen Teddy. (dod/jpg)


TOPIK BERITA TERKAIT: #korupsi 

Berita Terkait

IKLAN