Minggu, 23 September 2018 09:43 WIB
pmk

Hukum

Kejagung Bidik Tersangka Baru

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengendali banjir di Sudin Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Selatan tahun anggaran 2013-2014. 

Menurut Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung, Fadil Zumhana tersangka baru dalam kasus yang  ditaksir merugikan negara sekitar Rp20 miliar itu kemungkinan berasal dari kalangan swasta.  ”Kemungkinan ada (tersangka baru), bisa dari kalangan swasta,” kata Fadil ketika dikonfirmasi, kemarin.

Hingga saat ini korps adhyaksa baru menetapkan tiga tersangka yang seluruhnya berasal dari unsur pemerintah. Mereka di antaranya berinisial F selaku Kasudin PU Tata Air Jaksel (periode Juni 2013-2014), HP selaku Staf Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Dinas Bina Marga Pemprov DKI/mantan Kasubag Tata Usaha Sudin PU Tata Air Jaksel dan IA selaku Staf Badan Diklat Provinsi DKI/mantan Kasudin PU Tata Air Jaksel.

Menurut Fadil, berkas para tersangka yang saat ini sedang menjalani penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, sudah diserahkan ke Kejari Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. ”Mereka sudah ditahan semua. Tapi ini masih terus dikembangkan,” ucapnya. 

Pengembangan ini, lanjutnya, untuk mengungkap calon tersangka baru yang saat ini masih ditelusuri oleh penyidik. Soal apakah calon tersangka nantinya bisa mencapai belasan orang seperti halnya kasus serupa di Sudin PU Tata Air Jakarta Timur (13 orang tersangka) dan Jakarta Barat  (14 orang tersangka), Fadil belum mau berandai-andai.

”Mau jumlahnya 13,14  atau 3 orang saja, tergantung dari hasil pengembangan penyidik. Kita tunggu saja hasilnya. Prosesnya kan masih jalan," tandas mantan Direktur Orang, Harta dan Benda (Oharda) pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum tersebut.

Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Kejagung untuk tidak menunda-nunda dugaan keterlibatan unsur swasta. ”Kenapa harus ditunda dan dipisah-pisahkan penetapan tersangka. Khawatir, dengan teori waktu, lupa ditangani dan hilang dimakan waktu,” ujarnya mengingatkan pasa sejarah penyidikan perkara-perkara korupsi lain.

Boyamin menyebut praktik tersebut, sebagai perbuatan korupsi jemaah. ”Uang negara digregoti secara jamaah,” ujarnya prihatin. Proyek Pengendali Banjir di Sudin PU Jakarta Selatan hampir sama dengan proyek-proyek di Sudin PU Jakbar, Jakut dan Jaktim, 2013 - 2014 dengan anggaran sebedar Rp92 miliar.

”Proyek-proyek itu rata-rata sudah dipotong masing-masing 30 persen, di tingkat perencanaan, pelaksanaan dan 10 persen di pengawasan. Anda bisa bayangkan, seperti apa proyek itu,” tukas Kasubdit Penyidikan pada Jampidsus Yulianto kepada wartawan, di Gedung Bundar, Kejagung belum lama ini. (ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kejagung 

Berita Terkait

IKLAN