Sabtu, 17 November 2018 02:05 WIB
pmk

Hukum

KPK Dalami Pertemuan di DPR Bahas Proyek e-KTP

Redaktur:

Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut rangkaian sejumlah peristiwa terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Termasuk, soal dugaan adanya pertemuan antara anggota komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan pihak konsorsium membahas proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Hal itu dilakukan melalui pemeriksaan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai saksi, Selasa (13/12).

"(Dikonfirmasi) termasuk rangkaian proses di DPR yang penting diungkap. Apakah terkait dengan proses di rapat resmi DPR ataupun indikasi pertemuan lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Selain Setnov, KPK juga memeriksa Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Betty Epsiloon Idroos. Menurut Febri, pemeriksaan Betty dilakukan untuk menggali informasi yang diketahui saat proyek e-KTP berlangsung pada 2011.

"Pada para saksi didalami sejumlah informasi terkait dengan posisi masing-masing saat indikasi kejahatan korupsi e-KTP terjadi," ujar Febri.

Diketahui, saat proyek e-KTP berlangsung pada 2011, Setnov duduk sebagai ketua fraksi Golkar di DPR, sekaligus menjabat bendahara umum partai berlambang pohon beringin itu.

Salah satunya oleh mantan Anggota DPR RI M Nazaruddin. Melalui pengacaranya, Elza Syarif, Nazaruddin pernah membawa dokumen bagan mengenai proyek e-KTP.

Nazar menyebut Novanto dan Anas Urbaningrum sebagai bos atau pengendali proyek e-KTP. Selain itu, Nazar juga menyebut ada aliran dana dari konsorsium proyek e-KTP kepada sejumlah anggota komisi II DPR dan pejabat di Kemendagri. Uang itu sebagai ijon (jaminan) untuk memuluskan anggaran proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto dan Irman selaku mantan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Dukcapil Kemendgari atau Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Keduanya diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek pengadaan e-KTP. Sehingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun.

Dua tersangka itu diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi terkait pengadaan paket penerapan e-KTP tahun 2011-2012. (Put/JPG)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk 

Berita Terkait

IKLAN