Minggu, 23 September 2018 07:32 WIB
pmk

Lifestyle

Ibu-Ibu Kesengsem Manfaat Unlimited BPJS Ketenagakerjaan

Redaktur: Syahrir Lantoni

UNLIMITED: Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Kebayoran Lama, Imam Santoso (kiri) dan Lurah Grogol Utara, Jumadi, saat sosialisasi di Kantor Kelurahan Grogol Utara (13/12). Foto: Dani Triwahyudi/Indopos

INDOPOS.CO.ID - Ratusan ibu-ibu kader penggerak PKK berkumpul di Kantor Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran, Lama, Jakarta Selatan (13/12). Mereka mengikuti kegiatan  Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pelaku UKM Sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). 

Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis (KCP) Kebayoran Lama, Imam Santoso. Acara yang berlangsung maraton tiga hari bertut-turut tersebut dibuka oleh Lurah Grogol Utara, Jumadi.

Saat bersosialisasi, Imam mengatakan, sebelumnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan hanya dimiliki oleh tenaga kerja formal. Yaitu ketika masih menjadi PT Jamsostek. 

Setelah diperintahkan sebagai salah satu penyelenggara  UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, maka  pihaknya yang kini bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan wajib merekrut peserta dari pekerja bukan peneriama upah (BPU) atau dari sektor informal. Contohnya adalah, tukang ojek, pedagang, tukang parkir, dokter, artis, dan sebagainya.  

”Kalau sektor formal iuran ditanggung perusahaan, tetapi sektor informal iurannya ditanggung sendiri-sendiri alias mandiri. Tapi ibu-ibu jangan khawatir karena iurannya sangat murah, yaitu cuma Rp 16.800 perbulan,” tuturnya.  Dua program yang wajib diikuti oleh sektor informal adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Iuran tersebut dihitung berdasarkan tingkat upah terendah yaitu Rp 1 juta. Dengan rincian Rp 10 ribu untuk iuruan JKK dan Rp 6.800 untuk iuran JKM. Kendati murah, namun manfaatnya tidak berbeda dengan kepesertaan formal.

Pogram JKK melindungi seluruh aktivitas peserta yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalkan pedagang yang belanja ke pasar dan sekembalinya ke rumah jika terjadi musibah di jalan maka akan di-cover BPJS Ketenagakerjaan. 

”Tidak tanggung-tanggung Bu, biaya penanggungannya tidak terbatas alias unlimited. Mau berapa, Rp 1 juta, Rp 10 juta, Rp 100 juta ditanggung semua Bu. Tinggal tunjuk kartu BPJS Ketenagakerjaan saja, ” ungkap Imam.

Manfaat unlimited ini belum tertandingi oleh  produk asuransi komersial manapun di dunia yang selalu memberlakukan plafon atau batas atas pertanggungan. ”Ini sudah kejadian Bu peserta kami tukang gorengan, kompornya meleduk, biaya rumah sakit habis Rp 60 juta. Uang dari mana dia. Tetapi karena dia sudah jadi peserta kami, maka kami tanggung semua biaya pemulihannya,” ungkapnya.

Begitu pula cacat fisik maupun cacat fungsi akibat kecelakaan kerja akan disantuni sesuai dengan prosentase kecacatannya. Ada juga manfaat return to work. Peserta yang mengalami cacat akan diberikan pelatihan dan bimbingan sampai bisa kembali bekerja sesuai dengan kemampuannya. 

Jika meninggal karena kecelakaan kerja, maka akan diberikan santunan 48 kali gaji. Ditambah lagi santunan berkala Rp 4,8 juta, biaya pemakaman Rp 3 juta. Juga, ada bantuan beasiswa untuk anak peserta sebesar Rp 12 juta.

Begitu pula jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja maka akan diberikan santunan Rp 24 juta. Jika kepesertaan lebih dari 5 tahun juga diberikan santunan beasiswa. 

Imam menyebut, peserta juga boleh ”nambah” ikut program Jaminan Hari Tua (JHT) yang bersifat tabungan.

”Kalau JHT ini seluruh iuran dan hasil pengembangannya kembali ke peserta tanpa ada potongan biaya administrasi seperti di bank,” ungkapnya.  

Sementara itu Lurah Grogol Utara, Jumadi, mengatakan, peserta sosialisasi seluruhnya Kader PKK kita dengan latar belakang aktivitas yang berbeda-beda. Ada kader jumatik, posyandu, majelis taklim, dan hampir 50 pesrsen adalah pedagang. 16 RW sek Kelurahan Grogol Utara.

”Harapannya agar masyarakat dapat memanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan. Karena manfaatnya sangat bagus dengan iurannya yang sangat murah,” ungkapnya. 

Di lain hal Jumadi mengatakan, Pemprov DKI memberlakukan key performance indicator (KPI) atau indikasi keberhasilan kinerja lurah untuk tugas memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan. Dirinya memilih jemput bola jika seandainya Pemprov DKI akan memberlakukan KPI untuk tugas memperluas kepsertaan BPJS Ketenagakerjaan.

”Kalau sudah diberlakukan KPI berarti kita sudah berbuat banyak,” ungkapnya. Menurutnya yang paling penting saat ini masyakarat harus tahu dulu manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Maka itulah perlunya sosialisasi di masyarakat. 

”Kalau pada tahu jab enak, nanti masyarakat pada daftar atau kita datangin buat daftar,” paparnya.

Sementara itu salah seorang peserta sosialisasi, Mutia Hayati, warga RW 16 Kelurahan Grogol Utara mengaku kagum dengan manfaat unlimited program JKK. Padahal, iurannya sangat murah. Dia mengaku sayang jika masyarakat tidak tahu manfaat sebesar itu dan tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

”Saya akan beritahu warga saya di RW 16. Kebetulan saya koordinator arisan, jadi nanti saya minta petugas BPJS Ketenagakerjaan untuk sosialisasi di arisan saya,” ungkapnya. (dni)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bpjs-ketenagakerjaan 

Berita Terkait

Wow, RT/RW juga Wajib Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Nasional

Penyandang Disabilitas Cairkan JHT dengan Mudah

Jakarta Raya

Sadarkan Generasi Millenial Pentingnya Perlindungan Dasar

Jakarta Raya

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dapat Diskon Rawat Inap

Jakarta Raya

Pastikan Perlindungan Pekerja Konstruksi

Jakarta Raya

BPJS Ketenagakerjaan Ajak Investor Serbu Pasar Modal

Nasional

IKLAN