Hukum

Tersangka e-KTP Tawarkan Jadi JC

KPK Masih Pertimbangkan

Redaktur:
Tersangka e-KTP Tawarkan Jadi JC - Hukum

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan pengajuan status justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum yang diajukan Mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto. Sugiharto merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012.

"Kalau memang salah satu tersangka mengajukan justice collaborator (JC) akan kita pertimbangkan lebih jauh dan hasilnya akan kita sampaikan juga," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, kemarin (16/12). Febri mengaku belum mengetahui soal pengajuan JC yang diajukan Sugiharto.

Namun, dia menyambut baik rencana Sugiharto untuk menjadi justice collaborator. Pasalnya, dengan begitu diharapkan akan mampu membuka kasus lebih besar dan mengetahui keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini.

"Konsep dasar dari justice collaborator sebenarnya adalah yang mengajukan dari salah satu pelaku. Pelaku yang ingin mengajukan kerja sama dan menurut penyidik kemudian dapat mengungkap aktor yang lebih besar dan kasus yang lebh luas. Jadi sepanjang unsur-unsur itu terpenuhi, akan dipertimbangkan lebih jauh," ujar dia.

Dikonfirmasi di waktu berbeda, kuasa hukum Sugiharto, Soesilo Aribowo mengatakan, pengajuan justice collaborator sudah dilakukan sejak November 2016. "Sedang mengajukan, sudah diajukan kira-kira 1 bulan lalu," kata Soesilo melalui pesan singkat.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Sugiharto dan Irman selaku mantan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Dukcapil Kemendgari atau Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Keduanya diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek pengadaan e-KTP. Sehingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun.

Dua tersangka itu diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi terkait pengadaan paket penerapan e-KTP tahun 2011-2012. (put/JPG)

Berita Terkait


Baca Juga !.