Hukum

Kejagung Terbitkan Sprindik Baru untuk Mobile 8

Redaktur:
Kejagung Terbitkan Sprindik Baru untuk Mobile 8 - Hukum

INDOPOS.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menerbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan, Red) baru dugaan restitusi pajak oleh PT Mobile 8 Telecom tahun 2004. "Tunggu saja, kita sudah berancang-ancang ke sana, untuk menerbitkan sprindik baru," ungkap Jaksa Agung HM Prasetyo di Komplek Kejagung, kemarin (16/12). 

Menurutnya, pihaknya masih mengkaji rencana penerbitan sprindik baru tersebut, guna mencegah persoalan lain seperti permohonan praperadilan (Prapid). Namun ia belum bisa memastikan kapan sprindik baru tersebut akan diterbitkan. 

"Tunggu saja. Secepatnya akan dikeluarkan Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Red)," tegasnya.

Dia pun memastikan bahwa penerbitan sprindik baru ini bukan tanpa disertai bukti baru. Pihaknya, ungkapnya, sudah mengantongi bukti-bukti yang kuat untuk penyidikan kasus tersebut.

"Yang pasti sudah ada audit kerugian negara. Dalam hal ini, Kejagung bukan tangani kasus pajaknya, melainkan korupsinya," beber mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) ini.

Jampidsus Arminsyah ketika dikonfirmasi tak memungkiri pihaknya akan segera menerbitkan sprindik baru terkait penanganan kasus Mobile 8. "Sudah disiapkan. Nanti kalau sudah terbit, kita akan beritahu," kata Arminsyah, kemarin.

Sebelumnya, penetapan mantan Dirut Mobile 8, Anthony Chandra dan Direktur PT Djaya Nusantara Komunikasi (DNK) Hary Jaya telah digugurkan setelah permohonan praperadilan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam permohonan Prapid (Praperadilan). Kedua tersangkakeberatan dengan penetapan status mereka sebagai tersangka dalam kasus yang disidik sejak setahun lalu. Mereka mengklaim, bahwa perusahaannya sudah beritikad baik, yakni dengan mengikuti program tax amnesty yang diselenggarakan oleh pemerintah. (ydh)

TAGS

Berita Terkait

Daerah / Kejagung Tak Hentikan Kasus Mobile 8

Nasional / Kejagung Bantah Tolak SPDP

Headline / Istri Chuck Menangis, Dua Jaksa Ditahan

Hukum / Kejaksaan Petakan Ormas Radikal


Baca Juga !.