Hukum

KPK Sita 4 Mobil Mewah Wali Kota Madiun

Redaktur:
KPK Sita 4 Mobil Mewah Wali Kota Madiun - Hukum

BARANG BUKTI: Searah jarum jam, Hummer H2 bernopol B 11 RRU, Range Rover B 111 RUE, Jeep Wrangler B 11 RUE, dan Mini Cooper S B 1279 GGY. Mobil mewah milik Wali Kota Madiun Bambang Irianto hasil sitaan KPK itu dititipkan di Mako Brimob Polda Jatim Detasemen C Kota Madiun kemarin (17/12).

INDOPOS.CO.ID - Kejahatan Wali Kota Madiun Bambang Irianto semakin terkuak. Dia menyimpan banyak harta yang diduga hasil gratifikasi. Salah satunya adalah mobil mewah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat mobil mewah milik wali kota yang menjabat dua periode itu.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan, selain menerima gratifikasi, Bambang terlibat dalam proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp 76,5 miliar. Baik secara langsung maupun tidak langsung. "Dia turut serta dalam pemborongan proyek," katanya.

Empat mobil mewah milik Bambang disita Jumat malam (16/12). Kendaraan mahal tersebut disimpan rapi di rumah pribadi Bambang di Jalan Jawa, Kota Madiun. "Penyitaan dilakukan terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan BI (Bambang Irianto)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kemarin (17/12).

Empat mobil yang disita itu adalah Range Rover hitam bernopol B 111 RUE, Hummer putih (B 11 RRU), Jeep Wrangler Rubicon (B 11 RUE), dan Mini Cooper putih (B 1279 CGY). Bambang memang dikenal sebagai pencinta mobil mewah.

Setelah disita, empat unit mobil tersebut dititipkan di Markas Detasemen C Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Timur di Jalan Yos Sudarso, Kota Madiun. "Mobil dibawa ke Jakarta. Kami titipkan dulu," ungkap Febri.

KPK terus mendalami sumber gratifikasi berupa mobil yang diterima Bambang. Komisi antirasuah itu menelisik siapa saja yang memberikan hadiah tersebut. Apakah mobil itu hasil gratifikasi proyek pembangunan PBM atau terkait dengan proyek lain. Intinya, mobil-mobil mewah tersebut diduga hasil gratifikasi. Kekayaan Bambang tidak sesuai dengan profilnya sebagai kepala daerah. 

Tindakan Bambang menerima gratifikasi bertentangan dengan jabatannya sebagai wali kota. Atas perbuatannya itu, Bambang dijerat pasal 12 huruf i atau pasal 12 huruf B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejauh ini baru Bambang yang menjadi tersangka. Anak Bambang, Bonnie Laksmana, masih berstatus saksi meski sudah dicegah bepergian ke luar negeri. Penyidik KPK akan menuntaskan dugaan pokok perkara gratifikasi yang disangkakan kepada Bambang. Tidak tertutup kemungkinan Bambang dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Pada 17 Oktober lalu KPK menetapkan Bambang sebagai tersangka korupsi proyek pembangunan PBM. Sebelumnya kasus itu ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun. Selanjutnya, perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Anehnya, Kejati Jatim menganggap perkara itu prematur. 

Melihat penanganan kasus yang tidak jelas dan diduga sarat permainan di tubuh kejaksaan, KPK pun mengambil alih perkara tersebut. Gerak cepat KPK ditunjukkan dengan menetapkan Bambang sebagai tersangka. (lum/c9/ca/jpg) 

TAGS

kpk

Berita Terkait

Nasional / Anggota IV BPK Ini Dipanggil KPK

Nasional / KPK Minta Sidang Praperadilan Rommy Ditunda

Nasional / KPK Dijadwalkan Periksa Eni Saragih

Hukum / Dicopot dari Jabatan Partai


Baca Juga !.