Hukum

Aziz Dukung Uji Materi Pasal Makar Demi Perbaikan Hukum

Redaktur: Ali Rahman
Aziz Dukung Uji Materi Pasal Makar Demi Perbaikan Hukum - Hukum

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Aziz Syamsuddin

INDOPOS.CO.ID - Pasal 107 KUHP juncto Pasal 87 KUHP juncto Pasal 53 KUHP tentang makar layak diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai masih multitafsir.

"Putusan MK kan bersifat final and binding. Kita berharap nantinya dengan putusan MK tidak terjadi multitafsir lagi," kata anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Aziz Syamsuddin, Minggu (18/12).

Menurut Doktor Ilmu Hukum ini, multitafsir memang dalam filosofi hukum itu berkembang dari zaman ke zaman, yang dikenal dengan Teori Pembangunan Hukum. Maka demi perbaikan hukum di negara ini perlu adanya uji materi.

"Jadi terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat," kata Dosen Fakulas Hukum di Universitas Trisakti ini.

Diketahui, penasihat hukum sejumlah tersangka dugaan makar Yusril Ihza Mahendra akan mengajukan uji materi pasal 107, 87, dan 53 KUHP ke MK. Sebab, kata Yusril, pasal makar yang dituduhkan polisi kepada Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri, Jamran, dan Rizal Kobar tidak bisa dikenakan pada kliennya.

"Kami akan lakukan pengujian biar MK yang memberi penafsiran biar tidak jadi pasal karet," kata Yusril di kantornya, Kamis (15/12) pekan lalu.

Sebelumnya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah mendaftarkan pengujian Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) ke MK. Pemohon minta kejelasan definisi makar di KUHP. Ketentuan makar tercantun dalam KUHP pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140.

Peneliti ICJR, Erasmus Napitupulu mengatakan, kata "makar" dalam KUHP merupakan terjemahan dari kata "aanslag" dari KUHP Belanda. Namun, kata dia, tidak ada kejelasan definisi dari kata "aanslag".

"Makar bukan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, makar dari bahasa Arab. Sedangkan aanslag artinya serangan. Tidak jelasnya penggunaan frasa aanslag yang diterjemahkan sebagai makar, telah mengaburkan pemaknaan mendasar dari aanslag," kata Erasmus di gedung MK, Jumat (16/12) pekan lalu.

Menurut Erasmus, tidak adanya definisi dari penerjemahan aanslag sebagai makar dalam KUHP merupakan hal yang tidak tepat. Sebab, aanslag dalam bahasa Belanda merupakan perbuatan serangan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, makar menunjukkan kata sifat atau ekspresi niat yang tanpa serangan.

Erasmus menyebutkan, perumusan pidana harus berdasarkan pada kejelasan tujuan dan rumusan yang merupakan bagian dari asas legalitas. Kejelasan rumusan, lanjut dia, merupakan bagian dari melindungi warga negara. "Kejelasan rumusan dan tujuan juga memastikan aparat penegak hukum tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga tidak sewenang-wenang di luar tujuan dari pengaturannya," ujar Erasmus. (ipk/jpg)

TAGS

Berita Terkait


Baca Juga !.