Hukum

Praktisi Hukum: Tak Ada Alasan Ahok Harus Ditahan

Redaktur: Ali Rahman
Praktisi Hukum: Tak Ada Alasan Ahok Harus Ditahan - Hukum

Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Sejumlah pihak terus memaksa agar Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ditahan terkait kasus dugaan penistaan agama. Alasannya persoalan itu telah menimbulkan reaksi mendalam, serta mengakibatkan perpecahan bangsa. 

Menurut Ketua Advokat Bergerak, C. Suhadi, tidak ada satu pun dasar hukum yang membuat Ahok harus ditahan. Sebab, dari dua alasan mendasar yakni subyektif dan obyektif perihal perlu tidaknya mantan Bupati Belitung Timur itu ditahan, tak ada yang dipenuhi. 

"Ahok sudah koperaktif dan tidak mengulangi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti. Sanksi pidana penjaranya juga di bawah lima tahun," ujar Suhadi dalam keterangannya, Senin (19/12).

Karena itu, imbuh dia, tak ada alasan pula mencurigai lembaga penegak hukum tak netral dalam kasus ini. Terlebih menuding adanya intervensi pemerintah. Sebab secara teori, hal itu tak dimungkinkan. 

"Dugaan ini jelas salah besar, karena negara kita bukan negara kekuasaan yang tersentral pada presiden. Tapi negara kita menganut azas trias politika, artinya kekuasaan itu dibagi dalam tiga kelompok yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif," papar dia.

Di Indonesia, eksekutif tertinggi diwakili oleh pemerintah atau Presiden Jokowi, lalu legislatif oleh DPR, dan yudikatif oleh Mahkamah Agung. Pada negara yang menganut trias politika, tambah Suhadi, masing-masing lembaga kekuasaan tersebut tak bisa mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain.

"Juga menurut UU Kehakiman, hakim yang bernaung di Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya tidak boleh diintervensi. Hakim harus bebas, karena dia harus independen dalam memeriksa, mengadili dan atau dalam hal memutus suatu perkara," tegasnya. 

Sebaliknya ia meminta pihak-pihak yang menghendaki Ahok ditahan bersikap adil. Sebab suami Veronica Tan itu juga memiliki hak konstitusi yang harus dihormati. 

"Karena Ahok sedang mengikuti pilkada, ada hak-hak Ahok yang harus dihormati pada undang-undang pilkada," tuturnya. 

Apabila hak ini diabaikan, kata dia, patut diduga ada agenda politik tersembunyi. Sebab selain  proses hukum telah berjalan sebagaimana mestinya, diakui Suhadi banyak pihak yang menginginkan Ahok tak lagi berkuasa. Upaya ini dilakukan dengan berbagai cara termasuk menjegal dengan persoalan hukum. 

"Karena itu saya meminta penegak hukum tak terpengaruh dan takut menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Bagi pihak-pihak terkait, hormati aparat yang sudah bekerja dengan sangat baik dan kilat ini," tandas Ketua New Ninja, salah satu organisasi sukarelawan pemenangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017. (rmn)

Berita Terkait


Baca Juga !.