Minggu, 18 November 2018 07:53 WIB
pmk

Ekonomi

Tenggat Bangun Smelter Lima Tahun, Jika Freeport…

Redaktur: Wahyu Sakti Awan

GUNUNG EMAS: Tambang Freeport terlihat dari atas. Foto: net

INDOPOS.CO.ID-Pemegang kontrak karya (KK) seperti PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT, dulu Newmont) punya waktu 14 hari untuk mengubah status menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Perubahan status memungkinkan pemegang KK mengekspor konsentrat atau mineral yang belum diolah. Syaratnya, ada komitmen untuk membangun smelter dalam lima tahun ke depan.

Poin itu tertuang dalam PP No 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambanan Mineral dan Batu Bara yang merupakan perubahan keempat dari PP No 23 Tahun 2010. Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan, perubahan status tersebut tidak wajib, tetapi akan langsung terkena larangan ekspor konsentrat sejak kemarin. ”Boleh ekspor konsentrat asal mengubah menjadi IUPK,’’ katanya di kantornya kemarin.

Jika perubahan KK menjadi IUPK sudah dilakukan, perusahaan pertambangan wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun. Pembangunan bisa dikerjasamakan dengan investor lain. Dalam peraturan menteri, akan ada pihak yang ditunjuk untuk memonitor tahap-tahap pembangunan fasilitas pemurnian. ”Kalau tidak ada progres yang sesuai dengan perjanjian, kami stop izin ekspor atau rekomendasi ekspor konsentratnya. Karena ini komitmen harus menerapkan hilirisasi nilai tambah,’’ terangnya.

Sesuai UU No 4 Tahun 2009, sesungguhnya larangan ekspor konsentrat dan kewajiban membangun smelter sudah harus dilaksanakan pada 2014. Namun, pemerintah terus-menerus melonggarkan hingga tenggat 12 Januari 2017. Dengan PP terbaru, pelonggaran kembali dilakukan dengan memberi kesempatan kepada pemegang KK untuk mengubah status menjadi IUPK.

Untuk menyukseskan hilirisasi atau merangsang pembangunan industri pengolahan di tanah air, pemerintah akan menetapkan bea keluar cukup tinggi atas ekspor konsentrat. ”Kalau ekspor, nanti ada bea keluar yang ditetapkan keputusan Menkeu. Sekarang bea keluar 5 persen. Kami usulkan ke Menkeu maksimum 10 persen,” kata mantan menteri perhubungan tersebut.

Dalam PP terbaru itu juga disebutkan, ketentuan tentang divestasi saham asing sampai dengan 51 persen dilakukan secara bertahap. Artinya, semua pemegang KK dan IUPK wajib tunduk pada UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang wajib melakukan divestasi saham sampai 51 persen.

”Memang secara bertahap. Jadi, mungkin 30 persen dulu, lalu 40 persen, sampai 51 persen. Jangka waktunya sampai 10 tahun sejak berproduksi,” katanya. Dengan divestasi, mayoritas akan dikuasai negara, BUMN, atau badan usaha nasional apabila negara dan BUMN tidak turut serta dalam pelepasan saham.

Kemudian, jangka waktu permohonan perpanjangan untuk izin usaha pertambangan (IUP) dan IUPK paling cepat lima tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha. Pemerintah juga mengatur harga patokan penjualan mineral dan batu bara. 

Di sisi lain, Jonan akan menerbitkan peraturan menteri mengenai tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolahan dan pemurnian. Namun, pemerintah tetap memperbolehkan apabila ada perusahan yang tidak membangun smelter, tetapi bekerja sama dengan perusahaan lain. Asal, divestasi saham tetap 51 persen. Evaluasi smelter dilakukan setiap enam bulan. Evaluasi izin ekspor konsentrat dilakukan setiap setahun.

Kesanggupan membangun smelter ditulis di atas materai. ”Jadi, kalau sengaja molor, kami cabut rekomendasi ekspornya. Ini penting,’’ ujarnya. (dee/c21/sof/JPG)


TOPIK BERITA TERKAIT: #freeport 

Berita Terkait

Apa Kabar Freeport?

Fokus

CSR Freeport Indonesia Diapresiasi

Nasional

Resmi Kuasai 51 Persen Saham Freeport

Nasional

Janji Akhiri Drama Freeport

Nasional

Pemerintah Berharap Divestasi Freeport Rampung Bulan Ini

Indobisnis

IKLAN