Kamis, 18 Oktober 2018 06:32 WIB
pmk

Respon Panglima TNI Soal Ide Wajib Militer IPDN

Harus ada UU agar implementasi di lapangan jelas dan tidak berantakan
Redaktur: Redjo Prahananda

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) mendampingi Presiden Joko Widodo menyeberangi danau menggunakan kendaraan Panser Anoa 2 6x6 Amphibious sebelum memimpin rapat pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). FOTO: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

INDOPOS.CO.ID - Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo merespon usulan Menteri Dalam Negeri,Thahjo Kumolo yang mewajibkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ikut wajib militer.

Menurut Gatot, gagasan tersebut baik harus dilandasi dengan Undang-Undang. Karena itu, tidak membuat lulusan IPDN otomatis bisa menjad anggota TNI. Harus ada aturan jelas apabila usulan tersebut hendak direalisasikan.

“Harus ada aturannya. Jadi, kalau dibuat undang-undang nggak masalah," ujarnya saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap kemarin (17/1) dalam rapim TNI bersama Presiden Joko Widodo.

Gatot mengatakan, lulusan IPDN memang disiplin. Sebab, sejak masih mengeyam pendidikan mereka sudah dituntut disiplin. Sehingga tidak menjadi masalah apabila mereka turut diberi pendidikan bela negara dan wajib militer.

Tidak menjadi soal pula apabila mereka disiapkan untuk mengisi pos-pos di bawah naungan TNI. Namun demikian, harus ada aturan jelas. Sehingga implementasi di lapangan jelas dan tidak berantakan.

Sebab, lulusan IPDN memiliki tanggung jawab terhadap ikatan dinas yang harus mereka laksanakan setelah lulus.

Selain itu, Gatot juga mengungkapkan, mereka juga harus mendaftar seperti anggota TNI lain. Ikut seleksj juga tes yang diselanggarakan oleh anggota TNI.

Sehingga memenuhi syarat yang berlaku. "Boleh saja daftar secara umum. Kemudian diangkat sebagai tentara," kata dia. (rej/jpnn)


TOPIK BERITA TERKAIT: #panglima-tni 

Berita Terkait

Ini Dia Cita-Cita Panglima TNI

Nasional

Yuyu Gantikan Marsekal Hadi

Headline

IKLAN