Alexa Metrics

Tiga Jenis Fatwa yang Dikeluarkan MUI

Tiga Jenis Fatwa yang Dikeluarkan MUI

INDOPOS.CO.ID – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menjelaskan, ada tiga jenis fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Pertama, fatwa yang dikeluarkan berdasarkan perintah undang-undang (UU), sehingga fatwa ini mengikat secara syar'i. Khusus untuk umat muslim di Indonesia dan mengikat secara tarjih karena fatwa tersebut terikat dengan UU.

Salah satu contoh fatwa MUI atas perintah UU tersebut adalah fatwa tentang kehalalan dan juga ada fatwa tentang prinsip-prinsip perbankan syariah yang kemudian dibuat regulasi oleh Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Bank Indonesia (BI).

"Oleh karena itu, saya ingin membagi bentuk-bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Ada fatwa yang dikeluarkan berdasarkan perintah undang-undang. Ini sudah ada undang-undangnya, maka fatwa itu mengikat secara syar'i dan tarjih," kata Ma'ruf dalam Diskusi Fatwa MUI dan Hukum Positif di Kompleks STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/1).

Selanjutnya, fatwa yang dikeluarkan atas permintaan dari kementerian atau lembaga. Fatwa ini sifatnya mengikat baik secara syar'i maupun eksekusi.

"Misalnya tentang Gafatar. Kemudian tentang vaksin folio, tentang aborsi, tentang berbagai hal, banyak sekali. Dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Agama misalnya penetapan awal Ramadan, itu Menteri Agama juga mendasarkan fatwa MUI," katanya.

Selain itu, ada fatwa berdasarkan permintaan dari masyarakat umum. Namun, fatwa dari permintaan masyarakat ini terkadang berdampak jika negara tidak dilibatkan.

"Ada yang berdasarkan permintaan dari masyarakat umum. Tetapi punya dampak-dampak yang kalau negara tidak dilibatkan itu kan berdampak kurang baik. Maka karena itu disini dituntut pelibatan," ucapnya.

Ma'ruf mencontohkan, fatwa tentang larangan memakai atribut natal bagi umat Muslim. Fatwa ini hanya ditujukan untuk umat Muslim. Kalau tidak ada langkah yang diambil untuk mengantisipasi, bisa berdampak penyalahgunaan oleh pihak tertentu untuk melakukan sweeping dan bahkan konflik.

Atas hal itu, perlu ada pelibatan penegak hukum untuk mengantisipasi terjadinya dampak gangguan keamanan.

Ma'ruf menegaskan, setiap fatwa yang dikeluarkan MUI kredibel dan telah melalui metode yang tepat. Bahkan, sebelumnya dikaji secara komprehensif oleh para ahli yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing. (rmn)



Apa Pendapatmu?