Politik

PKB Serukan "Om Toleran Om"

Redaktur: Ali Rahman
PKB Serukan "Om Toleran Om" - Politik

INDOPOS.CO.ID - DPP PKB menyelenggarakan diskusi panel  bertema “SARA, Radikalisme, dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017,” di Graha CIMB Niaga, Jakarta (23/1). Menariknya, dalam acara tersebut mengusung tagline "Om Toleran Om," sebagai ajakan damai bagi bangsa Indonesia. 

Tagline plesetan dari "om telolet om" yang mendunia lewat Twitter itu juga dicetak di kaus yang dibagi-bagikan ke seluruh peserta. Hadir Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar selaku keynote speaker. Sementara para panelis antaralain Deputi Bid Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Ekonomi Bobby Hamzar Rafinus mewakili Menko Perekonomian Darmin Nasution. Narasumber lainnya, Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri,  
Liky Sutikno selaku Chairman Inacham  (Indonesia Chamber of Commerce in China), Ekonom Faisal Basri, serta Sofjan Wanandi selaku pengusaha/Koordinator Staf Ahli Wakil Presiden RI.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menilai  pascademo isu penistaan agama pada November dan Desember tahun lalu malah marak isu yang berbau SARA, radikalisme, serta intoleransi. Isu tersebut paling kuat dihembuskan di Jakarta. 

Ironisnya, ceramah-ceramah berbau SARA dan radikalisme justru berkembang di masjid-masjid atau pengajian-pengajian di Jakarta. Kedua isu negatif itu seakan menjadi trend. "Sepertinya yang tidak bicara keras hanya masjid di tempat saya di Ciganjur. Mubalek kalau tidak bicara keras seolah tak laku, " ungkapnya.

Dikatakan, isu radikalisme berpotensi membahayakan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin, meminta seluruh komponen bangsa Indonesia bersatu padu untuk menangkal isu SARA dan radikalisme. "Kita optimistis perekonomian Indonesia akan terus tumbuh tanpa terpengaruh oleh isu SARA dan radikalisme yang menggejala," papar Cak Imin.

Tetapi syaratnya, keadilan harus ditegakkan serta memperluas lapangan pekerjaan. Dengan membaiknya perekonomian, Cak Imin yakin radikalisme akan turun. Karena faktor-faktor utama suburnya isu negatif tersebut muncul karena maraknya ketidak adilan,  kemiskinan, serta banyaknya pengangguran. 

"Karena yang demo-demo itu kan pengangguran, tidak ada pekerjaan," ungkapnya. Untuk langkah selanjutnya, terus disuarakan ajaran agama yang menyejukkan dan mendamaikan.

"Seluruh unsur harus bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan SARA," tandasnya. Sementara itu Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, isu SARA juga begitu kencang menerpa dunia ketenagakerjaan. Seperti isu serbuan 10 juta tenaga kerja asal China.

Hanif menduga, isu tersebut sengaja terus dimunculkan oleh pihak tertentu untuk tujuan yang tidak baik. Padahal faktanya, angka tenaga kerja asing di Indonesia masih dalam taraf wajar. Sebaliknya, negara-negara lain yang menerima jutaan TKI tidak pernah mengatakan ada serbuan.

Lagian, membawa ribuan tenaga kerja dari negara asal secara bisnis tidak masuk akal. Tentu hal ini akan memakan modal sangat besar. "Mana ada pengusaha yang mau susah-susah. Yang ada investor dari negara manapun itu pasti cari untung," pungkasnya. 

Tapi anehnya kendati selalu diklarifikasi, isu-isu provokatif tersebut terus dimunculkan. Hanif menegaskan seluruh elemen bangsa harus melawan isu SARA. 

Hanif juga meminta media massa komitmen memilih isu. Jika berbau SARA dan radikalisme jangan diberi ruang untuk diberitakan. Di lain sisi Sofjan Wanandi selaku pengusaha/Koordinator Staf Ahli Wakil Presiden RI mengakui teman-temannya sesama pengusaha khawatir dengan situasi pasca demo isu penistaan agama Nofember dan Desember tahun lalu.

Padahal pengusaha sempat optimistis setelah tax amnesti berjalan. Namun saat ini pengusaha memilih wait and see untuk berinvestasi. Pengusaha masih banyak menyimpan uangnya di bank. Belum menjadi sektor riil, belum memberikan pekerjaan," paparnya. 

Situasi ketimpangan perekonomian dunia memang berpengaruh di Indonesia. Pengusaha sempat membenahi perekonomian nasional dengan mengoptimalkan potensi di dama negeri. Tetapi masalah politikvyang bergulir menganggu investasi. 

"Paling penting pemerintah menegakkan hukum yang jelas. Jangan negosiate terus, kita malah mundur rusak kita," tandasnya. Sofjan mengingatkan situasi Indonesia sedang susah karena imbas kelesuan perekonomian dunia. Tetapi, jangan dibikin lebih susah karena kebodohan sendiri. 

Sementara itu Liky Sutikno selaku Chairman Inacham membenarkan Tiongkok bersikap wait and see untuk berinvestasi di Indonesia gara-gara situasi politik yang berkembang. Padahal Tiongkok harus "membuang uang" ke luar negeri senilai USD 50 miliar.

Lantaran pasar investasi dalam negerinya sudah penuh. Kondisi yang serupa juga dialami oleh Jepang. 
Sedangkan Indonesia adalah tujuan negara investasi yang paling diprioritaskan oleh Tiongkok. "Indonesia top of the list," paparnya.

Menurut Liky, China butuh Indonesia krena butuh bargaining power. Selain itu Indonesia dilihat sebagai pasar yang besar. Itulah alasan kenapa Indonesia paling dilirik. 

Investor China berasal dari BUMN setempat, sektor swasta, dan perusahaan finansial. "Swasta yang benar wait and see. Ternyata China itu lebih tahu situasi Indonesia daripada kita pengusaha Indonesia di sana," paparnya. 

Termasuk situasi penegakan hukum di Indonesia ternyata sangat dicermati. Dikatakan, banyak investor China yang bingung dengan penegakan hukum di Indonesia. "Yang salah jadi benar dan yang benar jadi salah. Ini kok bisa," ungkapnya.

Situasi serba tidak pasti ini tak ayal sejumlah proyek yang seharusnya mampu menggairahkan perekonomian di tanah air jadi ditunda tanpa kepastian. Sedangkan investor China jadi rebutan negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika.

"Ini ada satu project besar yang harusnya maret ini start tapi investasinya pindah ke Malaysia," paparnya. Menurutnya, investor China sebenarnya tidak masalah berinvestasi di negara-negara Afrika kendati terkenal lambat kembali modal. Yang paling penting ada kepastian. Sedangkan China tidak akan berlama-lama menunggu situasi yang membaik di Indonesia. 

"Ya waktunya hanya sekitar 6 bulan hingga satu tahun ke depan saja. Kalau tidak, duit Tiongkok akan lari ke negara lain," ungkapnya. Liky berharap seharusnya pemerintah Indonesia segera bersikap meyakinkan dan menjamin jika berinvestasi di Indonesia aman. Meski itu berupa omongan, tapi sangat penting dilakukan. (dni)

TAGS

pkb

Berita Terkait


Baca Juga !.