PNS Tangsel Dituding Tak Netral

INDOPOS.CO.ID- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) setempat menjatuhkan sanksi kepada PNS yang sudah terang-terangan ikut membantu kampanye salahs atu pasangan calon (paslon) Gubernur Banten.

Lantaran tindakan PNS itu telah melanggar aturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melarang PNS terlibat dalam politik praktis termasuk mendukung salah satu calon gubernur dalam Pilkada Banten.

Baca Juga :

Bawa Sabu, PNS Kemenhub Ditangkap

Ketua Panwaslu Kota Tangsel, Sachrudin mengatakan pemberian sanksi paling ringan kepada PNS yang ikut terjun terlibat mengusung salah satu paslon yang berlaga di Pilgub Banten adalah penundaan naik pangkat. Sanksi itu, kata dia akan cukup membuat PNS kapok dalam melakukan pelanggaran politik.

Sehingga kasus keterlibatan PNS dalam membantu salah satu paslon dalam Pilgub Banten untuk berkampanye tidak terjadi lagi. ”Pilgub bukan hajat Pemkot yang harus melibatkan PNS. Harusnya ini dimengerti oleh wali kota dan dinas terkait, jangan dibiarkan pelanggaran ini terjadi. Kalau yang bukan tugasnya tidak boleh dikerjakan karena akan menimbulkan banyak masalah,” katanya kepada INDOPOS, kemarin (29/1).

Lebih jauh Sachrudin menegaskan, keterlibatan PNS mendungkung salah satu pasangan calon itu didapati Panwaslu saat melakukan pemantauan kampanye di kota tersebut. Saat itu, puluhan PNS dari tingkat kecamatan sampai kelurahan menggunakan atribut salah satu paslon yang akan berlaga dalam Pilgub Banten.

Bahkan, para PNS itu tak canggung-canggung menngenakan kaos hingga membantu pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk di lokasi yang dilarang untuk pemasangan atribut kampanye.

Baca Juga :

Nendang Benar, Gaji Pegawai Baru DKI Rp28 Juta

”Hampir di tujuh kecamatan, saat kampanye PNS ikut terlibat pendukungan salah satu paslon. Yang kami tidak habis pikir walikotanya tahu tetapi tidak melakukan tindakan apa-apa,” cetusnya.

Padahal, kata Sachrudin juga, sudah terang-terangan PNS melanggar dengan menggunakan atribut salah satu paslon. ”Seharusnya mereka (PNS Kota Tangsel) malu dengan tindakan yang sudah mereka lakukan itu,” paparnya juga.

Sachrudin mengakui, jika pihaknya telah memanggil puluhan PNS Pemkot Tangsel yang diduga terlibat mengusung salah satu paslon Pilgub Banten tersebut. Selanjutnya mereka pun meminta keterangan dari para PNS tersebut seputar pelanggaran yang dilakukan.

Dari keterangan itu alasan yang di dapati adalah memang hal itu keinginan PNS kecamatan dan kelurahan ikut membantu kampanye pasangan calon gubernur tertentu. ”Jawabannya memang PNS itu sendiri yang mau, padahal mereka tahu itu sudah menyalahi aturan. Kami sudah laporkan ini ke wali kota, tapi sampai sekerang belum ada tindakan,” cetusnya.

Karena tidak mendapatkan tanggapi dari Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, panwaslu setempat pun langsung menyerahkan data PNS yang terlibat dalam pendukungan paslon Pilgub Banten ini ke BKPP Kota Tangsel untuk segera ditindak lanjuti.

Panwaslu berharap petinggi kepala daerah ini melakukan pembinaan PNS untuk tidak tidak memihak pada salah satu pasangan calon alias menjadi peserta pendukung. Netralitas PNS dalam partisipasi politik itu sangat diperlukan agar dapat menjaring kepala daerah yang benar memihak masyarakat dan bukan kepentingan politis.

Menyikapi itu, Kepala BKPP Kota Tangsel, Apendi mengaku jajarannya akan memanggil pejabat yang terindikasi mendukung salah satu calon gubernur seperti yang dilaporkan Panwaslu. Dia juga mengatakan, sanksi tegas akan diberikan jika memang mengindikasikan ada kesengajaan keterlibatan PNS mengikuti kampanye salah satu paslon Pilgub Banten.

Bahkan, pihaknya pun telah menyiapkan tim evaluasi para PNS yang dilaporkan tersebut. ”Pasti akan ada evaluasi, tetapi untuk pemberian sanksi belum bisa dilakukan secepatnya karena harus mengumpulkan bukti dan saksi. Selanjutkan akan dilakukan sidang kode etik PNS dengan memanggil Camat sama Lurah, dan dilanjutkan ke Walikota untuk menjatuhkan hukuman,” tuturnya.

Apendi pun menambahkan, jika tindakan itu sudah memalukan nama wali kota maka PNS yang mendukung salah satu kandidat Pilgub Banten itu bisa dimutasi. Evaluasi juga akan dilakukan apakah nantinya harus dilakukan pembinaan lagi atau hal-hal lain. Intinya, ia tidak ingin hal yang menjatuhkan martabat simbol kepala daerah tidak terjadi lagi di lingkungan Pemkot Tangsel.

”Kami sangat menyayangkan kejadian itu (PNS mendukung salah satu paslon Pilgub Banten). Seharusnya mereka memahami situasi dan kondisi dirinya sebagai PNS yang harus menjaga martabatnya dan patuh terhadap aturan,” pungkasnya. (cok)

 

Komentar telah ditutup.