Minggu, 18 November 2018 05:06 WIB
pmk

Ekonomi

BI Temukan 612 Money Changer Ilegal

Redaktur: Wahyu Sakti Awan

ILUSTRASI. Foto: jawapos

INDOPOS.CO.ID-Bank Indonesia (BI) menemukan 612 money changer illegal. Angka itu terakumulasi dari total 1.676 kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) non bank di seluruh Indonesia. Artinya, hanya 1.064 money changer human bank mengantongi izin operasional.

Berdasar data departemen kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran BI, hingga akhir tahun lalu, money changer telah berizin itu mayoritas tersebar di Jabodetabek, Kepulauan Riau, Bali, Serang, Sumatera Utara (Sumut) dan provinsi lain. 

Sedang dari 612 money changer ilegal itu, sebagian besar tersebar pada lima wilayah di Indonesia meliputi, Lhokseumawe, Bali, Kalimantan Timur (Kaltim), Kediri, dan Jabodetabek.

BI menilai pengawasan money changer ilegal merupakan isu penting. Itu karena, money changer ilegal kerap dimanfaatkan para pelaku pelanggar hukum semacam tindakan pencucian uang, transaksi narkoba dan tindakan terorisme.

Para pelanggar hukum acap kali memanfaatkan keberadaan money changer berlokasi di wailayah-wilayah perbatasan hingga daerah wisata. 

Modus itu tercium pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia. Keberadaan KUPVA potensial disalahgunakan. Artinya, tidak sekadar dimanfaatkan untuk bisnis semata tetapi juga bisa untuk unsur kejahatan.

”Modus operandi kegiatan transaksi perdagangan narkotik itu semakin rumit. Maka, money changer sangat bisa disalahgunakan untuk kejahatan,” tutur Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae, Senin (30/1).

Karena itu, BI memberi kesempatan kepada money changer tidak berizin untuk segera mengajukan izin. Itu penting, sebelum bank sentral menjatuhkan sanksi secara tegas.

Adapun masa transisi telah diberikan pada 7 Oktober 2016 lalu hingga 7 April 2017 mendatang. Kalau masa transisi berakhir, maka bank sentral berhak merekomendasikan penghentian kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha.

Nah, money changer belum berzin masih ada waktu tersisa dan bisa memanfaatkan masa transisi. Di mana, pelaku usaha mempunyai waktu kurang lebih 2 bulan ke depan (7 Oktober 2016 hingga 7 April).

Pelaku usaha bisa mengajukan izin pada BI, tanpa ditarik biaya. ”Upaya penegakan hukum akan disiapkan dengan koordinasi empat lembaga yakni BI, PPATK, BNN dan Kepolisian,” ucapnya. (far)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #bank-indonesia 

Berita Terkait

Cegah Melemah, Transaksi Pakai Rupiah

Nasional

BI Yakin Mampu Lewati Tekanan terhadap Rupiah

Headline

Anies Senang BI Permudah DP Rumah

Jakarta Raya

IKLAN