OJK Identifikasi Investasi Bodong

INDOPOS.CO.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan iming-iming investasi berimbal hasil tidak wajar. Lembaga pengawas dan pengatur industri keuangan itu juga mengidentifikasi sejumlah modus penawaran investasi bodong.

Kepala Bagian Kepengawasan Pasar Modal OJK Kantor Regional 4 Dedi Herlambang menuturkan, masyarakat mesti memperhatikan legalitas perusahaan investasi. ’’Ada yang menawarkan secara online, tapi domisili usahanya tidak jelas,’’ kata Dedi dalam workshop pasar modal bertema Smart Investing in Capital Market di Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya kemarin (14/2).

Baca Juga :

Dia menjelaskan, investasi bodong biasanya menawarkan keuntungan besar dan tidak wajar. Banyak investasi bodong yang beralasan bahwa dana yang dikelola ditanamkan pada proyek di mancanegara. Untuk menarik minat masyarakat, lanjut Dedi, ada juga yang menggunakan figur publik. Mulai tokoh agama hingga artis. Ada yang mengesankan perusahaannya berafiliasi dengan korporasi multinasional.

Dedi pun memberikan tip berinvestasi. Yang utama adalah memeriksa dokumen-dokumen perusahaan yang menawarkan investasi. ’’Izin usahanya bagaimana? Dokumen akta pendiriannya seperti apa? NPWP-nya mana?  Misalnya seperti itu,’’ jelasnya.

Dewi Sriana, kepala perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya, menyatakan bahwa investasi di pasar modal juga perlu memperhitungkan banyak hal. ’’Harus smart,’’ ujar Dewi. Karena itu, investor harus tahu tawaran imbal hasil atau return-nya dan memahami risiko.

OJK bersama BEI bekerja sama mencegah investasi-investasi ilegal melalui edukasi dan sosialisasi. Selain bertujuan memberantas investasi bodong, upaya itu dilakukan untuk meningkatkan angka melek keuangan. Berdasar survei OJK, indeks literasi keuangan meningkat dari 3,75 persen pada 2013 menjadi 4,4 persen tahun lalu.

BEI saat ini juga menargetkan penambahan jumlah investor. Di Jatim, jumlah subrekening efek (SRE) saat ini sekitar 80 ribu. Ada sekitar 65 ribu single investor identification (SID). ’’Kami melihat berdasar SID,’’ paparnya.

Pada 2016, terjadi penambahan 11 ribu nasabah. Targetnya, tahun ini ada peningkatan lebih dari 12 ribu. ’’Kami akan terus lakukan sosialisasi dan edukasi ke seluruh segmen, baik ke pelaku usaha maupun mahasiswa,’’ tuturnya.

Sementara itu, kemarin OJK mengimbau pelaku industri financial technology (fintech) segera mendaftarkan diri ke regulator. Lembaga pengatur dan pengawas industri keuangan itu menemukan di antara 600 fintech, baru 157 yang melapor kepada OJK. Sementara itu, yang mendaftar baru dua perusahaan. Hanya satu perusahaan yang resmi terdaftar di OJK. 

Di antara 157 perusahaan yang melapor ke OJK, banyak perusahaan rintisan atau start-up yang tidak bergerak di bidang pinjam-meminjam uang berbasis digital. Banyak di antaranya yang merupakan perusahaan e-commerce. ’’Ya, jadi, banyak yang tidak tepat. Dari yang mendaftar itu, yang sesuai kriteria dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 hanya 120,’’ kata Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Dumolly F. Pardede saat konferensi pers di Jakarta kemarin (14/2).

OJK berencana menerbitkan aturan mengenai fintech on-balance sheet atau fintech yang meminjamkan uang dari modal internal perusahaan. Modal perusahaan fintech bisa berasal dari private equity, bank, maupun investor lain. Sementara itu, aturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi baru mengatur industri fintech yang mengandalkan dana dari pemodal individu atau off-balance sheet. Dalam skema itu, fintech menjadi perantara pemilik dana dengan si peminjam. Aturan mengenai fintech on-balance sheet diluncurkan pada kuartal kedua tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Firdaus Djaelani menyatakan, OJK selalu mempertimbangkan keamanan dan perlindungan konsumen. Dia menjamin perusahaan fintech untuk bersikap hati-hati. Sebab, rata-rata perusahaan fintech adalah perusahaan start-up dengan dana terbatas. ’’Kami berusaha menyediakan lembaga keuangan sebanyak-banyaknya untuk membantu likuiditas masyarakat. Meskipun tanpa agunan, fintech bukan berarti tanpa aturan. Kan kalau rugi, dia nanggung sendiri,’’ tandasnya. 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roslani menuturkan, pihaknya berkoordinasi dengan OJK untuk menyosialisasikan aturan OJK mengenai fintech. ’’Fintech bakal sangat membantu usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pendanaan. Kebutuhan itu sudah ada. Ke depan kebutuhan industri kepada pendanaan yang tanpa agunan, cepat, dan berbasis digital tersebut naik signifikan,’’ ungkapnya. 

Selain itu, OJK kemarin menyosialisasikan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Di antara 1.000 gadai swasta yang beroperasi, baru belasan perusahaan yang terdaftar di OJK. (rin/c16/sof/res/car/c14)

Komentar telah ditutup.