Politik

Putaran Kedua, DPP PKB Serahkan ke DPW DKI

Redaktur: Ali Rahman
Putaran Kedua, DPP PKB Serahkan ke DPW DKI - Politik

INDOPOS.CO.ID - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap dukungannya kepada salah satu pasangan Calon Gubernur (Cagub)-Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI tertentu pada putaran kedua kali ini. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyerahkan hal tersebut kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta.

”DPW PKB (DKI) kesulitan mengambil keputusan (dukungan Cagub-Cawagub) karena mengerasnya paham-paham kelompok agama yang begitu kuat. Kita semua harus bersabar, DKI harus mengambil langkah-langkah kondusif,” ungkap politisi yang akrab disapa Cak Imin itu setelah membuka acara Bimbingan Teknis Fraksi PKB se-Jawa Timur, yang digelar di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Senin (13/3).

Muhaimin sepenuhnya menyerahkan otoritas dukungan paslon Cagug-Cawagub DKI itu kepada DPW PKB DKI Jakarta. Bahkan, dalam pidato sambutannya di acara tersebut, Muhaimin melarang DPW PKB Jawa Timur ikut campur dalam urusan Pilkada DKI Jakarta.

Sebaliknya, Muhaimin meminta agar Pilkada-Pilkada di Jawa Timur harus menjadi contoh Nasional. Situasi kompetisi yang dibangung di Pilkada Jawa Timur harusnya perang ide dan gagasan pembangunan. ”Kapasitas serta kompetensi calon yang menjadi penting. Bukan perang dengan isu agama atau perang antaranak bangsa. Tapi kompetisi ide, program, kehalian, dan kompetisi pelayanan,” ungkap Muhaimin yang didampingi oleh kakak kandungnya, Abdul Halim Iskandar yang menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur yang maju menjadi bakal calon Gubernur Jawa Timur.

Dalam acara tersebut juga hadir Bakal Calon Bupati (Bacabub) berbagai daerah tingkat II di Jawa Timur. Antaralain, Bacabu Sumenep, Badrut Tamam. Muhaimin menilai PKB di Jawa Timur tidak hanya besar dan kuat. Tetapi politisi PKB Jawa Timur harus menjadi contoh penyelenggara pemerintahan yang baik. ”Sekarang situasi politik terutama di DKI Jakarta mengalami goncaongan. Di Jawa Timur alhamdulillah memberi contoh dengan baik,” paparnya.  

Muhaimin meminta para politisi PKB untuk mengantisipasi pengaruh media sosial (medsos) atau teknologi informasi. Medsos menyebarkan informasi begitu cepatnya tanpa filter. Bahkan dalam situasi Pilkada DKI medsos digunakan untuk memojokan paham Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) dan Islam yang rahmatan lil alamin.

”Warga muslim DKI harus diingatkan jika mereka ini sebenarnya menganut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah. Basis-basisih ibadahnya menggunakan mazab Imam Syafi’i. Sehingga muslim DKI pada dasarnya antiradikalisme dan antifundamentalisme. Muslim DKI lebih cinta damai dan kenyamanan,” paparnya.  

Muhaimin mengakui, karena faktor panasnya politik Pilkada DKI, mayoritas muslim DKI yang berpaham Aswaja ini menjadi tenggelam. ”Silent majority ini harus kita angkat melalalui berbagai halaqah, pertemuan, diskusi, konsolidasi gagasan,” paparnya.

Menurutnya, di DKI Jakarta sedang terjadi pengerasan kekuatan-kekuatan politik dengan pengerasan paham-paham keagamaan. ”Ini harus segera diatasi. Di luar urusan Pilkada, PKB akan menjembantani. DPP PKB tidak akan ikut campur dalam pilihan-pilahan Pilkada DKI,” tegasnya.(dni)

TAGS

pkb

Berita Terkait


Baca Juga !.