Keterangan Gamawan Bertolak Belakang dengan Dakwaan

Sumber dana e-KTP semula pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) menjadi bersumber anggaran rupiah murni

Redaktur: Redjo Prahananda
Keterangan Gamawan Bertolak Belakang dengan Dakwaan -

Mendagri, Gamawan Fauzi

INDOPOS.CO.ID - Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi datang sebagai saksi persidangan perkara proyek pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Gamawan menyebut Komisi II DPR meminta agar sumber anggaran proyek e-KTP diubah. Sumber dana e-KTP semula pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), namun berubah menjadi bersumber anggaran rupiah murni

Mantan Mendargri asal Sumatera Barat itu menjelaskan, 19 hari setelah pelantikan, DPR mengundang Rapat Dengar Pendapat (RDP). 

“Pembahasa bukan hanya e-KTP tapi juga persoalan lain. DPR minta e-KTP supaya diupayakan dengan APBN murni," kata Gamawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3).

Karena Mendagri sebelumnya, Mardiyanto, pernah memberikan usual sama, Gamawan lantas melaporkan permintaan DPR kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya berdasarkan surat Pak Menteri sebelumnya dan permintaan DPR saya laporkan ke Presiden. Presiden minta dirapatkan. Hadir menteri keuangan, menko polhukam," papar Gamawan.

Meski demikian, Gamawan mengaku tidak mengetahui argumen komisi II DPR untuk mengubah sumber anggaran proyek e-KTP.

"Itu kapasitas DPR, saya tidak ingat. Lebih dari 50 orang anggota DPR, saya tidak ingat satu-satu bicara. Itu sudah keputusan anggota DPR," ujar Gamawan.

Pengakuan Gamawan ini bertolak belakang dengan dakwaan JPU. Dalam dakwaan disebutkan, pada akhir November 2009, Gamawan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No. 471.13/4210.A/SJ .

Surat tersebut berisi perihal usulan pembiayaan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.

Dalam surat tersebut Gamawan meminta kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk mengubah sumber pembiayaan proyek penerapan KTP berbasis NIK yang semula dibiayai dengan menggunakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) menjadi bersumber dari anggaran rupiah murni.

Perubahan sumber pembiayaan proyek penerapan KTP berbasis NIK tersebut kemudian dibahas dalam raker dan RDP antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI.

Pada awal bulan Februari 2010 setelah mengikuti rapat pembahasan anggaran Kementerian Dalam Negeri, Irman kemudian dimintai sejumlah uang oleh Ketua Komisi II DPR Burhanuddin Napitupulu, agar usulan kemendagri tentang anggaran proyek penerapan e-KTP dapat segera disetujui oleh Komisi II DPR.

Atas permintaan tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak dapat menyanggupi permintaan Burhanuddin.

Oleh karena itu, Burhanuddin dan Irman sepakat untuk melakukan pertemuan kembali guna membahas pemberian sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR. 

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / Kasus Gratifikasi RY, KPK Panggil Dua saksi

Nasional / Mau Bantu KPK Pilih Anggota, Kirim ke Email ini

Nasional / Lolos Seleksi, Ini 104 Nama Capim KPK

Nasional / KPK Ajak Anak Muda Pahami Pentingnya Pencegahan Korupsi


Baca Juga !.