Hukum

KPK Didesak Usut Kasus Suap Pejabat Pajak

Redaktur:
KPK Didesak Usut Kasus Suap Pejabat Pajak - Hukum

ilustrasi

INDOPOS.CO.ID -  Kasus suap kepada pejabat pajak kembali terulang. Setelah Gayus Tambunan, KPK kali ini menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan penghapusan pajak PT. EK Prima Ekspor Indonesia. KPK telah menetapkan 2 orang tersangka yakni Handang Soekarno dan Ramapanicker Rajamohanan Nair, Direktur PT. EK Prima Ekspor Indonesia yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Muh. Yusuf Sahide menilai, KPK harus berani dan proaktif menelisik setiap fakta yang muncul untuk dapat mengungkapkan secara tuntas kasus ini karena ada beberapa fakta yang terungkap dipersidangan yang tentu saja menimbulkan pertanyaan besar di mata publik yang seharusnya didalami KPK. ”Yakni, beberapa jam sebelum dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) setelah Handang Soekarno menerima uang dari Rajamohanan, telah terjadi komunikasi antara Handang Soekarno dengan Dadang Suwarna yang membahas mengenai rencana untuk datang ke Kantor BPK sebagai lanjutan pertemuan dengan BPK tanggal 18 November 2016,” kata Yusuf Sahide.

Dikatakannya, KPK harus meyakinkan publik terkait dengan komitmen KPK dalam memberantas para pengemplang pajak sampai keakar-akarnya. Di satu sisi masyarakat akan terus bertanya-tanya, sedangkan di sisi lain KPK harus segera menjawab keraguan publik dengan melakukan penelusuran lebih lanjut. ”Karena akan sangat mengkhawatirkan apabila badan yang seharusnya memeriksa dan menilai kerugian negara sudah ikut-ikutan atau diikut-ikutkan dalam perbuatan yang merugikan keuangan negara,” tukasnya.

Fakta lainnya, kata Yusuf, adanya komunikasi antara Dadang Suwarna dengan Handang Soekarno yang membicarakan rencana akan bertemu dengan Setya Novanto. KPK Watch Indonesia melihat KPK RI harus berani mengusut tuntas apakah ada peran dari pimpinan Handang Soekarno di Direktorat Jenderal Pajak dalam kasus ini, sebab dalam pemeriksaan dapat dilihat fakta adanya. Sejumlah komunikasi antara Handang Soekarno dengan Dadang Suwarna selaku atasannya, karena selaku anak buah tentunya Handang Soekarno bekerja di bawah instruksi dan arahan dari pimpinannya terutama Dadang Suwarna selaku Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak.

”Salah satu hal yang menjadi perhatian besar KPK Watch Indonesia adalah Dadang Suwarna yang saat ini juga mengikuti seleksi calon Anggota BPK tercatat memiliki kekayaan yang cukup fantastis selama menjadi pegawai negeri sipil yakni sebesar Rp 27,97 miliar sebagaimana laporan harta kekayaan pejabat negara di KPK,” bebernya.

”Berdasarkan fakta-fakta diatas KPK Watch Indonesia mendesak kepada KPK RI untuk segera menelusuri lebih jauh fakta-fakta tersebut. KPK harus mengungkapkan dengan terang-benderang segala seluk beluk yang terjadi dalam kasus ini, adakah kemungkinan Handang Soekarno tidak bertindak sendirian. Selanjutnya sejauh mana peran Pimpinan di Ditjen Pajak, peran Pejabat BPK maupun Setya Novanto dalam Kasus Penghapusan Pajak PT. EK Prima Ekspor Indonesia,” sambungnya.

Menurut Yusuf, KPK tidak boleh menutup mata dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di atas. KPK harus jeli dan lebih massif menguraikan modus operandi dalam kasus Penghapusan Pajak, dalam hal penindakan maupun pencegahan sehingga ke depan negara tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi akibat ulah para Pengemplang Pajak tersebut. ”Masyarakat Indonesia menanti kinerja luar biasa KPK dalam pemberantasan Pengemplang Pajak di Indonesia,” pungkasnya. (aen)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Hukum / Kasus Salah Tangkap, Kuasa Hukum Minta LPSK

Headline / Kasus Gratifikasi RY, KPK Panggil Dua saksi

Megapolitan / Korban Salah Tangkap Tuntut Ganti Rugi

Nasional / Mau Bantu KPK Pilih Anggota, Kirim ke Email ini

Nasional / Lolos Seleksi, Ini 104 Nama Capim KPK


Baca Juga !.