Megapolitan

BPTJ Pusat Desak Pemkot Tangerang Tak Apatis Kelola Transportasi Online

Redaktur:
BPTJ Pusat Desak Pemkot Tangerang Tak Apatis Kelola Transportasi Online - Megapolitan

PAPARAN: Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPTJ Suharto memberikan pemaparan mengenai pelimpahan pengelolaan transportasi online ke Pemkot Tangsel saat Musrembang RKPD Kota Tangerang Tahun 2018, di ruang Al-Amanah Puspemkot Tangerang, kemarin (23/03). Tumpak M Tampubolon/Indopos.

INDOPOS.CO.ID - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meminta Pemerintah Kota Tangerang tidak apatasi dalam mengelola taxi/ojek oline yang akan dilimpahkan ke pemerintah daerah. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan antara transportasi konvensional dan berbasikan aplikasi seluler yang terus memanas.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPTJ Suharto mengatakan, jika permintaan pengelolaan transportasi online kepada masing-masing pemerintah daerah ini merupakan solusi menyelesaikan perselisihan dengan para pemilik angkot konvensional. Apalagi, perselisihan itu mencuat dari Kota Tangerang yang melusa ke beberapa wilayah lain. Dan ini merupakan keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

”Kami minta Walikota Tangerang jangan apatis, ini kan untuk kepentingan bersama dan negara. Toh ini akan menambah pendapatan asli daerah mereka. Makanya dalam waktu dekat sosialisasi revisi Permen akan segera digulirkan. Jika Kota Tangerang ini menolak maka perselisihan transportasi online dengan konvensional akan terus memanas,” katanya kepada INDOPOS usai mengikuti Musrenbang Tingkat Kota Tangerang 2018, di ruang Al Amanah Puspemkot Tangerang, kemarin (23/03).

Lebih lanjut, Suharto pun menjelaskan, jika BPTJ Pusat akan menggelar diskusi terkait revisi Permen Nomor 32 Tahun 2016 yang akan menjadi payung hukum transportasi online kepada seluruh stakeholder pemerintah daerah di Jabodetabek. Dia menilai, diskusi tersebut untuk mengakomodasi kedudukan transportasi online sebagai angkutan umum di wilayah Jabodetabek. Apalagi, saat ini kebutuhan transportasi masal yang nyaman dan aman sangat di dambakan masyarakat di setiap daerah.

”Ya kami akan lobatkan Walikota/Bupati, Organda untuk diskusi. Tempatnya akan dilakukan di Mercure Convention Center, Ancol, besok (Jumat,red). Jadi kami minta Pemkot Tangerang ikut mendukung langkah ini, nanti dalam diskusi ini akan dijelaskan kewenangan penuh pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan transportasi online,” paparnya.

Menurut Suharto, dalam revisi Permen Nomor 32 Tahun 2016 tersebut ada beberapa poin yang harus sudah mulai dijalankan pemerintah daerah pada awal April 2017, mendatang. Salah satunya membuatkan regulasi peletakan posisi transportasi online ini. Dan juga menetapkan tarif batas bawah dan atas. Hingga rute trayek serta jam operasional taxi/ojek online dengan angkutan umum konvensional.

“Makanya kalau ini belum di diskusikan dengan para stakeholder mengenai aturan yang menjadi payung hukum maka tidak akan tahu apa kewanangan yag diberikan. Kami berharap ini akan menjadi sebuah diskusi menarik dan Pemkot Tangerang dapat memberikan masukan juga,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah menuturkan, jika pihaknya belum dapat memutuskan dapat atau tidak mengelola transportasi online itu dari pemerintah pusat. Sebab, sampai saat ini pihaknya pun belum melakukan kajian dan diskusi tersebut bersama Organda dan pengelola angkutan umum di wilayahnya tersebut.

Namun demikian, dirinya akan mencoba ikut menghadiri diskusi revisi payung hukum tersebut. Dan juga untuk mengetahui poin penting dari pelimpahan kewenangan pengelolaan transportasi online itu secara penuh.  

”Nanti akan coba kami ikuti diskusi ini, kami berharap ini bukan sebagai bentuk penyudutan kepada pemerintah daerah atas persoalan berkembangnya transporasi online. Tidak bisa kami putuskan itu dengan cepat, karena kam juga harus dikusikan ini dengan stakeholder,” tuturnya.

Arief pun menambahkan, pihaknya juga tidak mau disebut pengelola angkot tidak mau mendengarkan keluhan tersebut. Karena selama ini kontribusi dan aturan penataan transportasi perkotaan sudah diikuti pengelola tarnsportasi konvensional.

“Kalau dapat dimasukan ke dalam RPJMD akan kami usulkan, tetapi kalau tidak ya kami kembalikan ke pusat. Kami senang adanya transportasi online di kota ini, namun kan hal itu juga dianggap merugikan para sopir dan pengelola tansportasi konvensional. Sebagai kepala daerah kami harus wajib menyelesaikan keluhan yang disampaikan warga,” pungkasnya. (cok)

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Transportasi Online Wajib Sediakan Shelter

Megapolitan / Yang Penting Masih Cocok dengan Kantong

Nasional / Pengemudi Transportasi Online Berhak Daftar BPJS Ketenagakerjaan

Megapolitan / Pergeseran Tanah, Satu Rumah Nyaris Ambruk

Megapolitan / Tergerus Angkutan Online, Jumlah Angkot Berkurang

Nasional / Putusan MA Rugikan Pengemudi Taksi Online dan Konsumen


Baca Juga !.