Megapolitan

Mega Proyek Waduk di Lebak Terkendala Lahan

Redaktur:
Mega Proyek Waduk di Lebak Terkendala Lahan - Megapolitan

Waduk Karian. Foto: istimewa

INDOPOS.CO.ID - Pembebasan lahan menjadi kendala pembangunan mega proyek Waduk Karian di Kabupaten Lebak. Adanya sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan milik BMUN PTPN VIII seluas 65 hektare menjadi kendala pembangunan waduk untuk penyediaan air baku di wilayah Banten,Tangerang dan DKI Jakarta berlokasi di Kecamatan Sajira, Lebak itu.

Wakil Bupati Lebak, H Ade Sumardi mengatakan, bahwa pembangunan proyek strategis nasional di Lebak yang saat ini sedang dilakukan. ”Pemerintah daerah sangat mendukung sepenuhnya program pembangunan Waduk Karian itu, ” kata Ade kepada wartawan, kemarin.  

Namun, dalam pelaksanaanya pembangunan mega proyek Waduk Karian itu, kata Ade, menemui kendala.  Persoalan yang sedang ditangani saat ini adalah masalah pembebasan lahan karena ada sengketa lahan antara masyarakat dengan PTPN VIII seluas 65 hektare. Adanya sengketa lahan tersebut berdasarkan keputusan dari pengadilan.

Dimana dalam putusan pengadilan itu  lahan yang bersengketa dinyatakan bukan milik masyarakat maupun milik PTPN VIII. ”Persoalan ini tentunya kita diserahkan kepada pemerintah yang memiliki kewenangan atas persoalan tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan, tujuan pembangunan strategis nasional itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya warga Kabupaten Lebak. Namun, dalam pelaksanaannya ada dampak sosial yang dirasakan masyarakat, karena warga di lokasi pembangunan Waduk Karian harus direlokasi.

Melihat dampak sosial itu, maka pemerintah provinsi harus mengeluarkan sejumlah kebjiakan program untuk menangani dampak tersebut. “Program penanganan dampak sosial harus kita jalin kerjasama dengan Pemprov, tentu saja mesti dipadukan dengan program pemerintah daerah,” katanya.

Penanganan dampak sosial, lanjut dia, bisa dengan memberikan peluang-peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar, yang sebelumnya kebanyakan berpropesi sebagai petani.  Selain itu, pemerintah juga harus melakukan upaya intervensi dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga, penangannnya bukan hanya sebatas pada ganti rugi atas pembebasan lahan semata.

”Ada beberapa desa yang harus terelokasi dengan jumlah Kepala keluarga yang cukup banyak. Ini bukan sekedar ganti ruginya, tapi harus dipikirkan juga dampak sosialnya. Sehingga, pemerintah perlu membuat program yang kongkrit, jangan sampai ada warga yang kelaparan setelah dilakukan pembebasan lahan,” pugkasnya (asw) 

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Pergeseran Tanah, Satu Rumah Nyaris Ambruk

Megapolitan / Dilintasi Tronton, Jalan di Rumpin Hancur

Megapolitan / NTB: KPAI Temukan Sekolah Tak Layak, Pemda ’Cuci Tangan’

Megapolitan / KPAI Beri Tiga Rekomendasi untuk SDN Sadah

Megapolitan / Hati-hati! Jalan Penghubung Banten-Jabar Terputus


Baca Juga !.