Jumat, 21 September 2018 01:53 WIB
pmk

Nasional

Mahkamah Agung Didesak Putuskan Kisruh Pimpinan DPD

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Mahkamah Agung (MA) didesak agar segera memutuskan ihwal uji materi masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pasalnya, awal bulan April mendatang para senator itu harus sudah memilih pimpinan baru untuk menjabat 2,5 tahun ke depan.

”MA harus bisa memutuskan dengan cepat ihwal uji materi masa jabatan pimpinan DPD,” ungkap Refli Harus, pengamat hukum dan tata negara dalam diskusi tentang 'Deparpolisasi DPD atau Bubarkan DPD, di Jakarta, Selasa (28/3).

Refly mengatakan, bila putusan tak kunjung ada hingga 3 April, anggota DPD mesti menunda proses pemilihan. ”Jangan dilakukan dulu. Tunda saja,” tegasnya.

Menanggapi masa jabatan pimpinan DPD yang kini tengah diperdebatkan, Refly menilai, seharusnya masa jabatan pimpinan selama 5 tahun, bukan 2,5 tahun.

Menurut informasi, kata Refly, DPD akan menggelar paripurna pemilihan pimpinan pada 3 April nanti. Pemilihan itu didasari oleh aturan tata tertib terbaru yang menyebut masa jabatan pimpinan adalah 2,5 tahun.

Namun, lanjutnya, ada pihak yang keberatan terhadap keputusan itu, dan melayangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. ”MK sudah mengeluarkan putusan dan menilai urusan tata tertib merupakan wewenang legislasi DPD. Sedangkan MA hingga kini belum mengeluarkan putusan,” ucapnya.

Ditambahkan Dosen Hukum dan Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, bila belum bisa memutuskan, MA bisa mengeluarkan putusan sela. Kehadiran putusan sela penting agar tidak lahir masalah baru di tubuh DPD. ”Kalau ternyata putusannya beda, bisa ribut lagi DPD,” singkatnya. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #mahkamah-agung #dpd-ri 

Berita Terkait

IKLAN