Megapolitan

Dilema PKL Bogor, Dipungli dan Dibongkar

Redaktur:
Dilema PKL Bogor, Dipungli dan Dibongkar - Megapolitan

PENERTIBAN : Pembongkaran puluhan lapak PKL di kawasan Pasar Ciawi, kemarin (29/3).

INDOPOS.CO.ID - Puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor dibongkar, Rabu (29/3). Aksi penertiban dilakukan oleh dua peleton pasukan Satpol PP Kabupaten Bogor dan Unit Pol PP Kecamatan Ciawi.

Tidak ada perlawanan berarti dari pedagang dalam penertiban dan aksi bersih-bersih ini. Semua lapak yang berdiri di atas trotoar, bahu jalan, maupun di samping mulut jalan tol Jagorawi diratakan dengan tanah dan ditanami pohon.

Hanya saja, beberapa pekan sebelum pembongkaran, sejumlah PKL di kawasan Pasar Ciawi mengaku dikutip pungutan oleh oknum petugas Pol PP Kecamatan Ciawi. Besaran pungli cukup bervariatif, dari Rp 300.000 sampai Rp 500.000 per minggu.

”Setiap minggu ada yang nagihin kang, kalau saya setor Rp 300 ribu. Tapi yang lain ada juga yang Rp 500 ribu,” ungkap seorang pedagang buah di depan Pasar Ciawi kepada INDOPOS. Bahkan, dari informasi yang dihimpun pungutan liar (pungli) terhadap puluhan PKL ini per minggu bisa mencapai Rp 2 juta lebih atau dalam sebulan bisa mencapai Rp 8-10 juta.  ”Ini belum termasuk PKL di kawasan depan RSUD Ciawi dan Gadog," ucap pedagang lainnya.

Kabid Penertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor, Asnan yang dikonfirmasi di sela-sela penertiban, mengatakan, jika ada anggota Satpol PP yang melakukan pungli terhadap para pedagang pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Saber Pungli.

”Sekarang kan sudah ada Saber Pungli. Maka jika ada terbukti kedapatan melakukan hal itu maka konsekuensinya tanggung sendiri, karena itu telah di ketahui bersama, apa konsekuensinya jika ada oknum yang melakukan itu,” tegasnya.

Terpisah, aktivis Budgeting Analisis Center (Bancet), Rudi Mulyana menyayangkan aksi pembongkaran lapak PKL lantaran dinilainya mubazir hanya menghabiskan anggaran negara. Dijelaskannya, bukan rahasia lagi antara PKL dan petugas selama ini selalu kucing-kucingan. Meski dibongkar, esok lusa PKL kembali menjamur lantaran terbentur dengan alasan klasik, kebutuhan perut.

”Padahal setiap aksi penertiban memakan uang rakyat puluhan juta rupiah. Tinggal dikalkulasikan saja dengan jumlah ratusan kali penertiban dalam setahun. Tapi hasilnya mayoritas kembali menjamur,” ungkapnya.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, selama ini hampir tidak ada terobosan atau solusi terbaik dari Pemda yang lebih adil dan manusiawi dibanding menyeret dan mengobrak-abrik barang milik PKL.

”Kalau pun dalam beberapa hal pernah muncul ide relokasi, akan tetapi jarang tuntas dan mulus. Malah sebaliknya, muncul persoalan baru bau korupsi seperti dalam kasus pembebasan tanah Angkahong di Kota Bogor,” tegasnya.

Alih-alih bicara penataan PKL di Kabupaten Bogor, kata Rudi Mulyana, tak ada salahnya Pemkab Bogor belajar dari warga yang sukses menciptakan rest area atau pusat jajanan seperti di beberapa titik di sepanjang Jalan Raya Puncak. Dengan sendirinya PKL terlokalisir di rest area.

”Dari sisi anggaran tak memakan banyak biaya karena lahan untuk rest area bisa dengan sistem sewa. Rest area di sepanjang jalur Puncak terbukti mampu menarik minat PKL untuk pindah (relokasi) dari tempat semula berjualan di trotoar dan di atas saluran air. Rest area tersebut juga mampu menyedot pengunjung dan wisatawan,” paparnya.

Tapi harus ada lahan parkir yang luas agar mampu disinggahi puluhan bus pariwisata atau kendaraan roda empat. ”Selain itu produk-produk UKM warga dan petani terakomodir. Fasilitas mushola, toilet, dan keamanan tersedia. Belum lagi menyedot tenaga kerja. Ditambah lagi dengan rest area ini mudah untuk mengontrol pertumbuhan PKL,” paparnya. Jadi menurut Rudi, kunci kesuksesan menata PKL hanyalah goodwill dari Pemkab Bogor. (has)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Puluhan Tempat Hiburan Ilegal Dibongkar

Megapolitan / Wahidin: Stop Pungli di Banten Lama

Megapolitan / Siap Beresin Reklame Bermasalah, Janji Bos Baru Satpol PP


Baca Juga !.