Hukum Belum Sentuh PJTKI

INDOPOS.CO.ID – Moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah, tidak menyelesaikan masalah TKI. Pasalnya, dari hari ke hari kasus TKI ilegal kerap muncul dan mencoreng penanganan TKI di Indonesia.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menegaskan, penanganan kasus TKI ilegal belum menyentuh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Sejumlah penanganan hukum hanya menyeret oknum orang per orang.

Dia menyebutkan, kasus TKI ilegal yang diseret ke meja hijau adalah tindak perdagangan orang (trafficking). ”Dari penanganan hukum kasus TKI ilegal perusahaan yang mengirim tidak diotak-atik,” ungkap Wahyu Susilo, di Jakarta, Minggu (9/4).

Hal yang sama diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Basalamah. Dia mengatakan,  kelihaian para pemain TKI ilegal harus ditindak tegas. ”Kalau dikirim oleh PJTKI harus dicabut izin PJTKI-nya serta diseret ke muka hukum pemilik PJTKI-nya,” katanya.

Menurut Ayub, sampai saat ini masih ada penempatan TKI informal ke Suriah. Setiap hari sekitar 100 orang TKI informal perempuan dikirim ke Timteng. Para TKI informal ini, kata dia, dibuat seolah-seolah TKI formal, padahal informal. ”Mana ada TKI formal yang perempuan ke Arab Saudi. Yang ada tenaga kerja informal kalau perempuan. Padahal pemerintah sudah menghentikan pengiriman TKI informal ke sana,” kata dia.

Lebih jauh Ayub mengungkapkan, sulitnya pemerintah dan aparat penegak hukum memberantas TKI ilegal ini karena menggunakan modus visa umrah dan kunjungan wisata. Para oknum pengirim TKI ilegal ini, menurutnya  mampu meraup keuntungan hingga USD 3.500 per TKI yang dikirimnya.

Ayub menegaskan, pemerintah bersama kepolisian bisa melakukan penertiban pelanggaran dengan melakukan sidak ke  clinic medical yang dipercaya agen penempatan di Timur Tengah. Mereka diberikan tugas mengeluarkan rekomendasi kesehatan. ”Jumlah clinic medical itu ada 26 clinic medical, jadi bisa ketauan kalau ada TKI yang sedang dipersiapkan ke Timur Tengah,” katanya.

Menjawab hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Hery Sudarmanto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan Polri untuk memberantas penempatan TKI non prosedural/ilegal.

”Kami terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain untuk menindak pemain TKI ilegal. Selain itu, kami memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme menjadi TKI prosedural. Agar masyarakat tidak mudah dibohongi oleh calo atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab lainnya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Legeri (PPTKLN), Kemnaker Soes Hindharno menambahkan, memberantas TKI ilegal dan TPPO memang agak sulit karena, pertama, kemiskinan masih mendera Indonesia. ”Sampai saat ini angka kemiskinan masih sekitar 7 juta,” katanya.

Menurut dia, luasnya wilayah Indonesia dimanfaatkan para pemain TKI ilegal dan pelaku TPPO dengan memanfaatkan pintu-pintu tikus mengirimkan TKI ilegal ke luar negeri. Dia menambahkan, ada 200  “jalan tikus” ke luar negeri dari Pulau Kalimantan, terutama Kalimantan Barat. ”Kami tetap konsern untuk bekerja keras menindak para pemain TKI ilegal,” tegasnya.

Sementara, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengusulkan, agar dibuat regulasi khusus guna memberikan dispensasi kepada TKI di Arab Saudi yang mengikuti kebijakan amnesti. Kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang berlaku selama 90 hari sejak 29 Maret 2017 itu ditujukan bagi warga negara asing di Arab Saudi yang melanggar  peraturan ketenagakerjaan.

”Dengan program amnesti ini, para pelanggar, termasuk TKI kita di sana, diberi kesempatan pulang ke negaranya dan dibebaskan dari larangan masuk kembali ke Arab Saudi (black list), biaya administrasi serta biaya denda. Jadi ini kabar baik bagi TKI kita di Arab Saudi,” kata Nusron.

Menurut Nusron, program amnesti itu sangat bagus mengingat banyak TKI yang menjadi pelanggar ketenagakerjaan di sana. Namun, seringkali para TKI gamang mengikuti program amnesti karena begitu pulang ke Indonesia tidak bisa bekerja lagi ke Arab Saudi karena ada kebijakan moratorium pengiriman TKI ke negara-negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. ”Ada kegamangan yang dirasakan para TKI yang saat ini memiliki majikan tapi statusnya tidak resmi, jika nanti pulang ke Indonesia, sementara moratorium belum dicabut, TKI tersebut ragu apakah boleh berangkat ke Arab Saudi lagi atau tidak?” ujar Nusron.

Dalam konteks itulah, Nusron mengusulkan agar ada dispensasi bagi TKI yang ikut program amnesti. Dispensasi itu dalam bentuk ketidakterikatan pada kebijakan moratorium. ”Usul kami, berikan dispensasi moratorium khusus bagi peserta program amnesti yang pulang ke Indonesia, agar diperbolehkan jika ingin kembali bekerja lagi,” tukas Nusron. (nas)

Komentar telah ditutup.